nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Tegaskan Tindak Kekerasan Seksual Anak Dihukum Seberat-beratnya

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Rabu 11 Mei 2016 14:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 05 11 337 1385556 jokowi-tegaskan-tindak-kekerasan-seksual-anak-dihukum-seberat-beratnya-vSDJtdinWy.jpg Presiden Joko Widodo

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas tentang perlindungan anak. Dalam pembukannya Presiden ingin mempertajam pembahasan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

Jokowi mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak sudah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena itu, penanganan di semua kementerian atau lembaga juga harus harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa.

"Sikap dan tindakan kita juga harus ekstra luar biasa," ujar Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Dalam rapat paripurna, pada Rabu 10 Mei 2016, dirinya juga telah memerintahkan ke Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa tersebut dengan cepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sehingga harus ada kepastikan anak-anak kita mendapat perlindungan," katanya.

Presiden Jokowi juga memerintahkan agar lembaga-lembaga dan juga kementerian harus memberikan layanan pengaduan yang mudah diakses, hal itu dilakukan jika sewaktu-waktu ada kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak.

Negara, tidak boleh kalah dengan para predator kejahatan anak. "Kejar dan tangkap segera pelaku dan tuntut dengan hukuman yang seberat-beratnya," katanya.

Kementerian terkait, sambungnya, juga harus memberikan pendampingan dan rehabilitasi terhadap para korban kekerasan atau kejahatan seksual anak. Terlebih kata dia, kementerian terkait juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan tersebut.

"Aksi untuk pencegahan juga harus dilakukan lebih gencar, lebih intensif dan masif sehingga semua kementerian harus bergerak terpadu. Libatkan keluarga, sekolah, komunitas, media, dengan aksi-aksi pencegahan ini. Dan Saya minta agar payung hukum ini bisa diproses secepat-capatnya," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini