Revisi UU Lebih Baik dari Terbitkan Perppu Hukuman Kebiri

Bayu Septianto, Okezone · Senin 09 Mei 2016 18:53 WIB
https: img.okezone.com content 2016 05 09 337 1383892 revisi-uu-lebih-baik-dari-terbitkan-perppu-hukuman-kebiri-QXw4bV8IjU.jpg Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengharapkan adanya perubahan atau revisi undang-undang terkait perlindungan anak dan perempuan. Hal itu jika dibandingkan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Ia mengatakan, saat ini Indonesia terjadi darurat kejahatan dan kekerasan terhadap anak-anak. Kasus paling anyar adalah pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun, siswi SMP di Bengkulu. Namun, dikeluarkannya perppu tentang hukuman kebiri tak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang.

"Perppu tentang pengebirian itu mungkin diperlukan untuk kondisi tertentu, tapi karena ini negara hukum tidak segalanya bisa diselesaikan dengan perppu, harus ada hukum permanen yang memberatkan hukuman kepada penjahat-penjahat sekaligus penguatan materi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menganggap tuntutan hukuman 10 tahun penjara terhadap tujuh dari 12 pelaku yang berhasil ditangkap masih sangat ringan.

Ia menganggap perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan memasukkan pasal hukuman mati bagi para pelaku kejahatan terhadap anak seperti yang terdapat dalam undang-undang terkait narkoba.

(Baca juga: Yuyun Diperkosa, RUU Kekerasan Seksual Harus Dikebut)

"Itu bisa dikenakan sanksi hukuman mati, apalagi menjadikan anak sebagai korban seperti narkoba, diperkosa, hingga dibunuh. Ini sudah tiga kali bentuk kejahatan, kalau satu kali saja bisa hukuman mati masa hukuman ini cuma 10 tahun," tegas Hidayat.

Ia meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya agar tak ada lagi kejadian seperti yang menimpa Yuyun. "Ini sangat tidak adil dan membuktikan negara dari kedaruratan dan memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku," pungkasnya.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini