Jadi Ketum PPP, Romi Harus Mampu Rangkul Kubu Djan Faridz

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Minggu 10 April 2016 10:48 WIB
https: img.okezone.com content 2016 04 10 337 1358857 jadi-ketum-ppp-romi-harus-mampu-rangkul-kubu-djan-faridz-LNeaCHkHHm.jpg Foto Okezone

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing, berharap setelah terpilih sebagai Ketua Umum PPP dalam Muktamar ke VIII, Muhammad Romahurmuziy (Romi) mampu merangkul kubu Djan Faridz agar mengakhiri sengketa kepengurusan partai berlambang kakbah tersebut.

"Jadi jangan berpandang untuk meruncingkan konflik internal kepengurusan. Yang terpilih harus lakukan kompromi politik. Romi harus mampu akhiri konflik dan semua masalah dapat diselesaikan," kata Emrus saat berbincang dengan Okezone, Minggu (10/4/2016).

Emrus menjelaskan, apabila permasalahan sengketa politik ini tidak segera diselesaikan, hal itu akan berdampak pada perolehan suara dalam Pilkada Serentak jilid II mendatang.

"Agar suara PPP tidak terus tergerus dan Romi harus melakukan kompromi politik terhadap kubu Djan Faridz. Karena kelompok Djan Faridz pasti juga punya pengaruh, dan konstiuen karena itu harus dirangkul untuk menyelesaikan konflik," ucapnya.

(Baca juga: Terpilih Jadi Ketum PPP, Romi Akan Minta Restu SDA)

Ia menambahkan, dalam kompromi politik tersebut, kubu Romi dapat memberikan jabatan strategis kepada "gerbong" dari Djan Faridz. Karenanya, islah itu dapat dilakukan.

"Jangan sekedar islah dibibir saja. Kubu Romi dapat memberikan ruang kepada faksi lainnya. Djan Faridz mungkin diberikan jabatan strategis. Misalkan Romi ketum dan Djan sebagai sekjennya," ungkap Emrus.

Dalam partai modren, kata Emrus, bukan hal yang tabuh apabila terdapat konflik internal. Namun, ia mengimbau tidak melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik tersebut.

"Suatu partai modren biasa terdapat konflik internal. tapi prinsipnya adalah kesukarelaan dan perjuangan, dan beda faksi itu biasa. Jangan pernah libatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik apalagi dengan lembaga peradilan di tengah ketidak percayaan masyartakat saat ini," tutupnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini