nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ketua MPR: Banyak Permintaan UUD 45 Kembali ke Ide Bung Karno

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Rabu 30 Maret 2016 12:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 03 30 337 1349147 ketua-mpr-banyak-permintaan-uud-45-kembali-ke-ide-bung-karno-36CFywQ2KX.jpg Ketua MPR Zulkifli Hasan (foto: Antara)

JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan, banyak masyarakat yang memberi aspirasi agar Indonesia kembali pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum dilakukannya amandemen.

Alasannya, kata Zulkifli, pandangan awal Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno sudah pas. Terlebih lagi mengacu pada pidato Bung Karno saat sidang PBB saat itu, bahwa Indonesia tidak ikut sistem barat maupun timur.

"Dan kita punya Pancasila. Pancasila itu cinta kasih, kasih sayang, musyawarah mufakat, gotong royong, diterjemahkan di sila keempat," kata Zulkifli dalam sambutannya di acara Konvensi Nasional tentang Haluan Negara di Gedung JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Alasan lainnya adalah, MPR dianggap tepat sebagai cerminan masyarakat sebagai lembaga tertinggi. MPR juga bertugas dalam menetapkan konstitusi negara.

"Itu alasan mereka, maka harus kembali ke yang belum amandemen, itu pendapat sebagian (yang datang ke MPR). MPR, kami terima semua pendapat," lanjut Zulkifli.

Di lain sisi, lanjutnya, ada juga yang menganggap amandemen terakhir UUD 45 sudah bagus dan tak memerlukan lagi perombakan.

Namun, ada satu usulan yang menurut Zul hampir semua pihak sepakat, yakni soal kembalinya Haluan Negara. Bahkan, usulan tentang ini sudah dibawa ke dalam Rapat Gabungan sebagai wadah pengambil keputusan tertinggi di atas Paripurna.

"Rapat itu dilaksanakan dua bulan lalu, mengambil putusan agar MPR melakukan berbagai tahapan-tahapan, karena arahannya Haluan Negara, ideologis sifatnya, maka harus berwibawa," sebutnya.

Untuk memasukkan Haluan Negara, kata Zulkifli, maka harus dilakukan amandemen terbatas atas UUD 45, tepatnya di Pasal 37 Ayat 1. Pasalnya, di sana tertulis aturan tentang syarat perubahan.

"Pasal 37 itu mana akan diubah, harus punya rumusan jelas, yang diusulkan itulah yang boleh diamandemen, tidak boleh yang lain," ungkapnya.

Untuk masuk ke tahapan amandemen terbatas itu, harus terlebih dulu dilakukan sosialiasi dan penerimaan masukan. Pihaknya sendiri akan mengadakan focus group discussion (FGD) dengan lembaga konstitusi 50 kampus di Indonesia serta dengan pakar hukum tata negara.

"Nah itulah tahapan agar Haluan Negara bisa komprehensif, karena bukan hanya ekonomi tapi politik, keamanan, sosial budaya, dan lainnya," tutup Zulkifli.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini