Produk UU Harus Berpihak pada Kepentingan Nasional

Angkasa Yudhistira, Okezone · Senin 28 Maret 2016 18:09 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 28 337 1347584 produk-uu-harus-berpihak-pada-kepentingan-nasional-GMaEP0qj2b.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Pengamat dari AEPI, Salamuddin Daeng berpendapat, industri hasil tembakau (IHT) kerap digempur dari berbagai aspek meliputi kampanye hitam oleh kelompok antitembakau hingga regulasi yang membatasi IHT itu sendiri.

Faktanya, kata dia, telah banyak produk Undang-Undang yang sangat membatasi ruang gerak IHT tersebut.

"Interaksi itu wajar. IHT kan, memang di bawah kendali pemerintah. Karena demokrasi menuntut hal seperti itu, yang tidak boleh kan menyuap secara tertutup," tegas Daeng dalam keterangannya, Senin (28/3/2016).

Sehingga, kata dia, tidak tepat jika ada tudingan yang menyebut IHT turut memengaruhi proses pengambilan kebijakan sambil memanfaatkan korupnya eksekutif dan legislatif.

Ia pun mewanti-wanti ihwal banyaknya dana asing dari lembaga internasional yang disinyalir mengucur deras ke sejumlah kelompok antitembakau yang punya kepentingan di Indonesia.

Daeng menegaskan, Undang-Undang yang dibuat harus mencerminkan kepentingan nasional sepenuhnya. Berbekal mekanisme yang jelas, sambung dia, pembentukan Undang-Undang harus benar-benar berasaskan pada kepentingan nasional.

"Produk Undang-Undang ini harus demi kepentingan nasional. Jangan asing terus yang mempengaruhi," sindirnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Enny Ratnaningtyas mengatakan, regulasi soal IHT telah dibahas oleh lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sehingga kata Enny, adanya bentuk kekhawatiran jika roadmap itu tidak memertimbangkan aspek kesehatan menurutnya sangat tidak tepat. "Masak segalanya selalu disebabkan asap rokok," ujar Enny.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini