Demokrat Kawal Penyaluran Dana Desa

Arief Setyadi , Okezone · Jum'at 18 Maret 2016 23:54 WIB
https: img.okezone.com content 2016 03 18 337 1340046 demokrat-kawal-penyaluran-dana-desa-IP902TFVfr.jpg Pelantikan LDP Kumham Demokrat (Foto: Doc)

JAKARTA - DPP Partai Demokrat bakal ikut mengawal proses penyaluran dana desa ke setiap desa dengan menggerakan sayap partai Laskar Demokrat Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (LDP Kumham). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat.

Menurut Ketua Umum LDP Kumham Didik Mukrianto, LDP Kumham didedikasikan sebagai organisasi sayap partai untuk memperkuat kontribusi kepedulian terhadap rakyat. Para kader di antaranya akan ditugaskan untuk mengawal penyaluran dana desa.

"LDP Kumham didedikasikan sebagai organsiasi sayap partai untuk memperkuat kontribusi kepedulian kepada rakyat. LDP Kumham didirikan dengan SK Menkumhamm sehingga kami berbadan hukum," katanya dalam keterangannya, Jumat (18/3/2016).

Hari ini diketahui DPP Partai Demokrat melantik 28 pengurus anak cabang (PAC) sayap partai, Laskar Demokrat Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (LDP Kumham) Bojonegoro. Pelantikan dipimpin langsung oleh Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Pelantikannya digelar di Jalan Veteran, Bojonegoro, Jawa Timur itu, kata Didik, lantaran Bojonegoro dianggap sebagai daerah yang strategis dan berkembang. Terlebih, sumber migas negara sebanyak 20 persen dihasilkan dari daerah tersebut.

"Kalau 20 persen migas nasional disumbangkan dari Bojonegoro, berapa strategisnya kabupaten ini untuk negara. Laskar identik dengan energi, pergerakan, kerja. Jadi kami sangat berharap LDP Kumham harus menjemput masyarakat yang memiliki masalah hukum," katanya.

Apalagi, sebagai daerah pemilihannya, Didik mengenal Bojonegoro dengan berbagai berbagai persoalannya. Terutama terkait dengan masalah hukum, seperti misalnya ketika warga yang ingin menyekolahkan atau menikahkan anaknya dan harus menebang hutan milik Perhutani. Kemudian mereka harus dibawa ke meja hijau.

Sehingga Demokrat melalui LDP Kumham harus hadir di tengah-tengah masyarakat kendati partai berlambang bintang mercy ini tak lagi memangku kekuasaan di pemerintahan. Pasalnya, warga melanggar karena bisa jadi mereka belum sepenuhnya memahami hukum.

"Persoalan hukum persoalan sensitif sementara rakyat di bawah tidak mampu dan tidak bisa mengakses hukum demi keadilan. Di Bojonegoro penting karena 2/3 wilayahnya hutan, dan memberi sumbangsih migas. Tapi belum tersentuh oleh besarnya PAD," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Didik pun meminta bagi kader LDP Kumham yang memiliki latar belakang ilmu hukum harus mampu menjadi kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dirinya juga berharap para kader bisa mendongkrak perolehan suara partai pada pemilu mendatang dengan mendekatkan diri pada masyarakat.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, ada 430 desa di Bojonegoro, makanya LDP Kumham harus membantu kepala desa dalam penyaluran dana desa. Termasuk memberikan konsultasi gratis mengenai undang-undang tentang pembangunan desa.

Perlunya pengawasan lantaran dari banyak pengalaman sudah tak sedikit pejabat yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat menyelewengkan uang negara. Padahal, tak melulu karena niat mereka 'mencuri' uang negara, tetapi ada pula yang karena salah pengelolaannya.

"Ada 430 desa di sini, kalau satu desa itu Rp1 miliar artinya Rp430 miliar. Yang saya khawatir berapa banyak kepala desa yang ditangkap KPK atau Kejati atau penegak hukum. Mungkin bukan karena niatnya yang salah, tapi cara mengelolanya yang salah," kata Hinca.

Bila satu desa Rp1 miliar per tahun, sebulan kira-kira Rp100 juta. Bisa dibayangkan bingungnya kepala desa dalam mengatur dana tersebut. "Saya pernah temui kepala desa di kampung-kampung pelosok, jauh sekali. Jarak rumah saling berjauhan bisa 6 jam, dia bingung, mau taruh uang di mana," ujarnya.

Hinca menambahkan, dengan banyaknya uang yang dikelola kepala desa akan ada banyak pihak yang memantau dan memberi pengawasan. Selain ada potensi missed management, ketakutan kepala desa juga menjadi penghalang agar dana desa bisa terserap dengan benar dan tepat dalam upaya pembangunan.

"Mungkin KPK tidak terlalu, tapi ada Kejari, kepolisian, dan LSM atau aktivis yang mengawasi, semua pantau. Jadi adalah wajar kalau kades (kepala desa) takut dan biingung, akhirnya memilih taruh uang di bank saja, jadi malah tidak digunakan padahal niatnya memang harus disalurkan," kata Hinca.

Hinca pun mendorong minimal satu tim LDP Kumham minimal mendampingi satu wilayah, seperti di Bojonegoro. Bahkan, bagi elite Partai Demokrat yang memiliki latar pendidikan hukum juga diminta tak segan untuk turun kalau memang dibutuhkan di daerah.

"Kami organisasi besar. Misal saya kan advokat, saya bisa turun ke sini kalau dibutuhkan. Jadi tidak semata-mata harus basic hukum tappi bisa mendampingi dan memberi bantuan terhadap proses pengetahuan akan keadilan dan hukum," kata Hinca.

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sambung Hinca, tidak akan meninggalkan rakyat kendati tak lagi memangku kekuasaan di pemerintahan. Namun, pendampingan penyaluran dana desa lantaran Partai Demokrat menyadari banyak potensi yang mungkin bisa terjadi.

Sejumlah fungsionaris DPP Partai Demokrat yang turut hadir di pelantikan adalah Wasekjen Andi Timo dan Ramadhan Pohan; Bendahara Umum Indrawati Sukadis. Kemudian pengurus harian Sartono Hutomo; Nur Hafizah; Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Jatim M Rizal dan pimpinan DPC; Wakil Ketua DPRD Surabaya; Ratih Retnowati; Ketua DPC Bojonegoro Syukur Prihanto.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini