nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Diskusi DPR-Polisi soal Kaum Minoritas Hasilkan Tiga Poin

Dara Purnama, Jurnalis · Selasa 08 Maret 2016 20:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2016 03 08 337 1331039 diskusi-dpr-polisi-soal-kaum-minoritas-hasilkan-tiga-poin-IABr4EeJJc.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Kaukus Pancasila, organisasi yang terdiri dari anggota DPR lintas fraksi, berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam rangka perlindungan kelompok minoritas.

Koordinator I Kaukus Pancasila, Maman Imanulhaq yang didampingi oleh anggota DPR fraksi Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan, dikusi dengan Kapolri menghasilkan tiga kesimpulan.

"Pertama Kapolri meminta agar ada revisi undang-undang yang sudah ada (mengenai konfik), ada masukan juga agar kepala daerah yang memanfaatkan konflik keagamaan dan bisa disanksi," kata Maman di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (8/3/2016).

Berdasarkan hasil diskusi terbatas yang dilakukan Kaukus Pancasila pada 15 Februari 2016 bersama peneliti dan ahli, ditemukan fakta bahwa polisi dan militer (dandim) berhasil mencegah pengusiran dan kekerasan terhadap Ahamadiyah di Bangka. Namun normalisasi situasi masih menjadi kendala. Kendala bukan dari warga setempat, tapi dari Hizbut Tahir Indonesia yang menolak Ahmadiyah di Bangka.

Hasil diskusi tersebut mengungkapkan bahwa jajaran kepolisian tidak memiliki pemahaman khusus apa itu syiah (atau agama minoritas lainnya). Mereka bergantung kepada opini berkembang berdasarkan penilaian kelompok agama tertentu.

"Juga diminta revisi undang-undang terorisme sehingga bisa diidentifikasi kelompok mana yang sebenarnya mau terus membangun kekuatan di NKRI. Yang ketiga menarik, Kapolri mengakui ada keterbatasan pengetahuan anggotanya tentang konflik berbasis agama, mana yang harus dibela dan mana yang tidak," bebernya.

Oleh karena itu Kaukus pancasila akan memasukkan rekomendasi dari Kapolri tersebut ke badan legislasi dan meminta beberapa kementrian untuk optimalisasi proses deradikalisasi

"Kapolri juga memberikan masukan soal komunikasi bahwa kelompok garis keras bisa ditaklukkan dengan cara komunikasi persuasif dan kontruktif. Intinya kita tidak ingin lagi ada orang menghancurkan gereja, mengusirkan WNI dari kampung halaman sendiri, kami tidak ingin ada pengungsi Syiah, Ahmadiyah dan beberapa korban Gafatar tidak ditangani negara," tegasnya.

Menurutnya, Kaukus Pancasila siap meneruskan masukan Kapolri tersebut ke DPR RI. Di mana ada beberapa catatan dari hasil diskusi tersebut.

"Jadi harus ada revisi beberapa undang-undang dan Kapolri mempertanyakan misalnya konflik keagamaan siapa yang menyelesaikan karena tugas kepolisian hanya mengamankan. Intinya menguatkan komunikasi koordinasi dan konfirmasi dari segala pengambil kebijakan aparat negara sehingga tidak ada lagi WNI diusir dari indonesia," pungkasnya.

(kha)

Berita Terkait

aliran

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini