nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Politik Legislasi dalam Revisi UU KPK Tak Jelas

Reni Lestari, Jurnalis · Sabtu 13 Februari 2016 12:44 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 02 13 337 1311172 politik-legislasi-dalam-revisi-uu-kpk-tak-jelas-Pv3XbNhG1Y.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpendapat bahwa upaya DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak memiliki tujuan atau politik legislasi yang jelas. Menurutnya, fungsi izin penyitaan dan penyadapan idealnya dipegang oleh lembaga pro yustisia, yakni melalui pengadilan bukan dewan pengawas.

"Saya kira yang harus diperhatikan politik legislasi dari revisi ini tidak jelas. Soal kontrol KPK saya kira kontrol harus dilakukan melalui pengadilan, idealnya dalam konteks penyadapan, izin diperoleh dari pengadilan, ada praperadilan dan sebagainya," kata Bivitri dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Ada Apa Lagi KPK?’ di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat Sabtu (13/2/2016).

Bivitri menjelaskan, jika tujuan dari revisi UU ini adalah untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia, maka solusinya tidak hanya merevisi UU. Hukum acara pidana dan UU yang mengatur penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan harus pula dipertimbangkan untuk direvisi.

"Apakah semua kelemahan harus selalu diatasi dengan membuat atau merevisi UU? Kan tidak, banyak hal yang bisa dilakukan pembenahan. Seperti mengaktivasi hal-hal yang sudah ada di hukum acara pidana kita," lanjut dia.

Bivitri berpendapat, draf revisi UU KPK yang saat ini tengah dibahas di DPR, tak sesuai dengan konteks kondisi kebutuhan pemberantasan korupsi saat ini. Bahkan, cenderung melemahkan. Ia menegaskan, jika pun haris direvisi, drafnya harus dikaji bersama berbagai elemen masyarakat.

"Betul untuk saat ini bahwa perlu ada revisi, ayo kita kaji sama, harus kaji (bersama)," tukas dia.

Untuk diketahui, salah satu poin usulan revisi UU KPK yang saat ini tengah diajukan DPR RI menyebut perlunya dibentuknya dewan pengawas yang bertugas memberi izin penyitaan dan penyadapan.

(fzy)

Berita Terkait

Revisi UU KPK

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini