nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Uji Publik Tak Dikenal untuk Syarat Perpanjangan Siaran

Qur'anul Hidayat, Jurnalis · Jum'at 05 Februari 2016 14:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2016 02 05 337 1305568 uji-publik-tak-dikenal-untuk-syarat-perpanjangan-siaran-vRC2U9Ld1D.jpg Evita Nursanty (foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty mengingatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mematuhi aturan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005.

Dalam aturan tersebut, tak ada yang namanya uji publik sebagai landasan untuk memberikan rekomendasi soal perpanjangan siaran. Namun, yang dilakukan adalah evaluasi dengar pendapat (EDP).

"Perpanjangan izin dengan mekanisme uji publik itu tidak dikenal, sistem itu tidak jadi syarat sebagai landasan izin, yang menjadi landasan adalah PP Nomor 50, segala prosedur ada, baik pemerintah dan KPI harus mengacu itu," kata Evita kepada Okezone, Jumat (5/2/2016).

Dalam EDP nantinya, lanjut Evita, KPI akan berdialog dengan pemohon atau pemegang hak siar dari pihak swasta. Materi yang jadi dasar rekomendasi perpanjangan adalah terkait kualitas siaran.

"Dalam EDP itu adalah mengevalusi performance selama 10 tahun siar untuk perpanjangan selama 10 tahun, itu yang ada di PP," kata Evita.

Evita menyimpulkan, KPI harusnya cukup mematuhi aturan yang ada. Untuk saran publik selama ini juga sudah ditampung lewat berbagai cara seperti call center dan website.

"KPI dalam melakukan prosedur pemberian rekomendasi itu berlandarkan PP nomor 50 itu," simpulnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini