nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Dinilai Salah Langkah, DPR Diminta Panggil KPI

Sindonews, Jurnalis · Kamis 04 Februari 2016 20:33 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 02 04 337 1305091 dinilai-salah-langkah-dpr-diminta-panggil-kpi-lDJFe8HDa9.jpg Foto: Illustrasi Okezone

JAKARTA - Pengamat Telekomunikasi Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG), Muhammad Jumadi meminta kepada DPR RI untuk segera memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait melakukan uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Induk Televisi Berjaringan.

Langkah KPI, sambung dia, telah melebihi kewenangan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

"Ini sudah salah langkah. Parlemen bisa panggil KPI untuk minta klarifikasi secara bijaksana. Kalau terus begini bisa menimbulkan opini macam-macam," ujar Jumadi, Kamis (4/2/2016).

Kata dia, yang dilakukan KPI sebenarnya belum tertulis secara rinci di dalam Undang-Undang Penyiaran,

"Seharusnya KPI jangan melakukan apa-apa yang belum ada di regulasi. Regulasinya jelas dulu," sambungnya.

Dia pun menyarankan, agar KPI ke depan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rencana kerja. Pasalnya, apa yang akan dilakukan KPI sangat berpengaruh terhadap pelaku industri penyiaran di Tanah Air dan masyarakat luas.

"Jangan bikin goro-goro lah!," tegasnya.

Menurutnya, jika KPI dipanggil ke DPR, setidaknya dapat menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi.

"Kalau dibiarkan seperti ini, akan menimbulkan opini publik bermacam-macam," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini