DPR Sahkan 40 RUU yang Masuk Prolegnas 2016

Qur'anul Hidayat, Okezone · Selasa 26 Januari 2016 17:10 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 26 337 1297639 dpr-sahkan-40-ruu-yang-masuk-prolegnas-2016-v6aSrerKRu.jpg FOTO: ANTARA

JAKARTA - Pada Rapat Paripurna pagi tadi, DPR RI mengesahkan sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

Pengesahan itu sempat diwarnai perdebatan karena Partai Gerindra menolak RUU KPK masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.

"Kami belum bisa menerima RUU KPK masu‎k prolegnas prioritas 2016," kata Anggota Fraksi Gerindra Muhammad Syafii dalam interupsi Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Selasa (26/1/2016).

Dia beralasan, poin-poin UU KPK yang akan direvisi tak tepat, yakni soal kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyadapan, operasi tangkap tangan, dan penerbitan SP3.

Tak lama kemudian, anggota DPR dari Fraksi Gerindra El Nino menyatakan bahwa UU KPK belum harus direvisi. Hal yang perlu dilakukan adalah penguatan standar operasional dan teknis di lembaga antirasuah.

Bahkan, dia lebih heran dengan masuknya RUU KPK dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016.

"Kenapa RUU KPK masuk, dan dianggap lebih penting dari tunggakan RUU sebelumnya?" tanya El Nino.

Meski ada penolakan, Wakil Ketua DPR yang memimpin Paripurna, Fadli Zon mengetok palu pengesahan 40 RUU ini, termasuk RUU KPK. Dia beralasan, Badan Legislasi (Baleg) sudah berdiskusi panjang tentang RUU yang masuk ke Prolegnas 2016.

Berdasarkan data yang diterima, ke-40 RUU itu adalah sebanyak 22 RUU usulan DPR, 2 RUU usulan DPD, 12 RUU usulan pemerintah dan 4 RUU usulan bersama.

Inisiatif DPR:

1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan).

4. RUU tentang Jasa Konstruksi.

5. RUU tentang Penyandang Disabilitas.

6. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

7. RUU tentang Sistem Perbukuan.

8. RUU tentang Kebudayaan.

9. RUU tentang Pertembakauan.

10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

11. RUU tentang Pertanahan.

12. RUU tentang Arsitek.

13. RUU tentang Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah.

14. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

15. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.

16. RUU tentang Jabatan Hakim.

17. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

19. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun. 1992 tentang Perbankan

20. RUU tentang Kebidanan.

21. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Inisiatif DPD:

23. RUU tentang Wawasan Nusantara.

24. RUU tentang Ekonomi Kreatif.

Inisiatif Pemerintah:

25. RUU tentang Merek.

26. RUU tentang Paten.

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

28. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

29. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

30. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

31. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

32. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

33. RUU tentang RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

34. RUU tentang Pengampunan Pajak.

35. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Inisiatif bersama:

37. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah).

38. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) (DPR/DPD).

39. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (DPR/Pemerintah).

40. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR/Pemerintah).

(MSR)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini