nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tindakan KPI Uji Publik Perpanjangan Izin Penyiaran Ilegal

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 21 Januari 2016 19:00 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2016 01 21 337 1293980 tindakan-kpi-uji-publik-perpanjangan-izin-penyiaran-ilegal-Rc0UOzpUJ7.jpg KPI (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Induk Televisi Berjaringan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyalahi aturan. Bahkan, tindakan tersebut jelas ilegal karena tidak diatur undang-undang.

"KPI itu sudah melakukan kegiatan yang tidak diatur undang-undang. Jadi bisa disebut apa yang dilakukan KPI itu ilegal," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, kepada Okezone, Kamis (21/1/2016).

Menurut Tantowi, kewenangan tersebut sedianya ada di pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). "Domain memperpanjang IPP itu bukan domainnya KPI. Itu adalah domainnya pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo," katanya.

Tantowi mengatakan, peran KPI dalam memperpanjang IPP itu hanyalah sebagai pihak yang dilibatkan oleh pemerintah dalam memberikan rekomendasi atau pertimbangan. Sehingga KPI tak perlu lagi menggunakan uji publik untuk mendapatkan suara dari masyarakat dalam proses untuk memperpanjang IPP.

"Kan KPI itu manifestasi dari masyarakat, makanya ada KPI. Kalau KPI libatkan masyarakat lagi pertanyaan besarnya lah terus KPI itu siapa? Jadi cukup KPI saja berikan rekomendasi ke pemerintah, enggak usah ada uji publik segala," tegasnya.

KPI diketahui akan melakukan uji publik perpanjangan IPP Lembaga Penyiaran Swasta Induk Televisi Berjaringan. Kemudian, hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini