Bertindak Ilegal, Komisi I DPR Akan Panggil KPI

Arief Setyadi , Okezone · Kamis 21 Januari 2016 17:29 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 21 337 1293854 bertindak-ilegal-komisi-i-dpr-akan-panggil-kpi-hdW1vE7NDm.jpg DPR RI (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Tindakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan melakukan uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Induk Televisi Berjaringan dinilai ilegal. Komisi I DPR RI pun akan memanggil KPI untuk menanyakan hal tersebut.

"Kita akan tanyakan ke KPI. Iya diundang ke Komisi I," ujar anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), TB Hasanuddin, saat berbincang dengan Okezone, Kamis (21/1/2016).

Ia mengatakan, hal itu perlu dilakukan karena tindakan KPI telah melampaui kewenangan dan jelas ini melanggar undang-undang. Tugas dan kewenangan tersebut sejatinya ada di pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Saya kira dalam tugas dan fungsi KPI tidak tercantum (melakukan uji publik). Untuk kewenangan pemerintah cukup Menkominfo. (KPI) Itu ilegal dan melebihi kewenangannya," tegas dia.

KPI diketahui akan melakukan uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Induk Televisi Berjaringan. Kemudian, hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini