nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Warga Adat Batam Akan Menemui Presiden Jokowi

Fahmi Firdaus , Jurnalis · Senin 11 Januari 2016 20:57 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2016 01 11 337 1285695 warga-adat-batam-akan-menemui-presiden-jokowi-Z8jOHVHjRy.jpg Foto: Antara

JAKARTA - Sejumlah masyarakat dari rangkaian Pulau Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) akan bersilaturahmi ke empat Kementerian dan Istana Presiden untuk memberikan respons positif atas pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ketua umum Himad Purelang, Blasius Joseph, mengatakan, empat Kementerian yang akan disambangi tersebut yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK). Mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kedatangan kami untuk memberikan respons positif atas rencana pembubaran BP Batam yang diperintahkan Pak Jokowi," kata Ketua umum Himad Purelang, Blasius Joseph, Senin (11/1/2016).

Blasius mengatakan, dirinya bersama rekannya rela bolak-balik mendatangi Kementerian KKP dan kementerian lain di Jakarta untuk menanyakan laporan atas pencurian pasir laut, pencurian ikan, dan banyaknya reklamasi di Batam.

"Walau Menteri Susi sudah hampir dua tahun belum menepati janji dan merespons dengan cepat kasus pencurian dan pengerusakan pulau-pulau kecil di lautan Indonesia, pembubaran BP Batam harus kami apresiasi," terangnya.

Menurutnya, Himad Purelang terdaftar di Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor AHU-00302.60.10.2014 akan terus datang ke beberapa Kementerian dan ke kantor Presiden Jokowi agar persoalan kami cepat direalisasikan pemerintah.

Semua proses di semua kementerian itu akan ia sampaikan kepada Presiden Jokowi. "Kami berharap Beliau berkenan dengan tuntas dan cepat memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk melepas tanah negara itu kepada kami sebagai pemohon yang utama dan pertama sesuai SK Kepala BPN," terangnya.

Selain itu, rencana Presiden Jokowi membangun Batam harus didukung rakyat. "Kami senang jika persoalan tanah dibantu Pak Jokowi agar investor tidak takut tanamkan modal di Batam," tukasnya.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini