Share

Ketua DPRD Banten Sambangi Markas KPK

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 15 Desember 2015 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2015 12 15 337 1267884 ketua-dprd-banten-sambangi-markas-kpk-sEYAtOrW5W.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah hari ini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi soal kasus dugaan suap perizinan Bank Banten.

Mengenakan kemeja batik berwarna coklat kombinasi merah, Asep akan diperiksa dalam dugaan suap pemulusan penyertaan modal PT Banten Global Development (BGD) pada APBD Tahun Anggaran (TA) 2016.

Ia berjanji akan menghormati apapun upaya lembaga antirasuah dalam mengusut kasus tersebut. Dirinya menyatakan siap menjadi saksi apabila dibutuhkan KPK dalam proses penyelidikan untuk tersangka Direktur Utama PT BGD Ricky Tampinongkol.

"Ya, nanti kita cek dulu lah. Ini kan kita serahkan ke KPK untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Asep di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2015).

Asep menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus pembentukan bank daerah di tanah para jawara tersebut. "Enggak itu, tidak benar," tegas dia.

Seperti yang diketahui, KPK terus menggali pihak terkait dalam pembahasan APBD ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak DPRD Banten, yakni, empat politikus Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, Siti Erna Nurhayati, Muhammad Faizal, serta Hasan Maksudi.

Adde Rosi diketahui menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Siti Erna menjabat sebagai anggota Badan Musyawarah (Bamus), Hasan Maksudi merupakan Wakil Ketua Badan Kehormatan serta Faizal menjabat sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Kasus ini terungkap saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di salah satu restoran di kawasan Serpong, Banten, pada Selasa 1 Desember 2015. Saat itu lembaga antirasuah menggaruk Wakil Ketua DPRD Banten dari Golkar, SM Hartono, anggota DPRD Banten dari PDI Perjuangan Tri Satria Santosa, serta Direktur Utama PT Banten Global Development, Ricky Tampinongkol.

Pada saat ditangkap, ketiganya tengah bertransaksi suap terkait pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten. Dari tangan dua wakil rakyat Banten, KPK menyita USD11 ribu dan Rp60 juta yang diduga sebagai 'pelicin'.

KPK kemudian menetapkan ketiganya menjadi tersangka. Diduga sebagai pihak penerima suap, Tri dan Hartono dikenakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Ricky diduga sebagai pemberi suap. KPK menjeratnya dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini