Sidang Vonis Politisi PDIP Adriansyah Ditunda

Gunawan Wibisono, Okezone · Kamis 19 November 2015 18:22 WIB
https: img.okezone.com content 2015 11 19 337 1252412 sidang-vonis-politisi-pdip-adriansyah-ditunda-1jLeHVcsLl.jpg Politisi PDIP, Andriansyah (foto: Okezone)

JAKARTA - Vonis putusan sidang mantan anggota Komisi IV DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adriansyah urung dilaksanakan.

Ketua Majelis Hakim Tito Suhud menjelaskan, alasan sidang vonis tersebut ditunda, hal itu karena salah satu anggota majelis hakim berhalangan untuk hadir dipersidangan.

"Sidang putusan atas nama terdakwa Andriansyah ditunda hingga Senin (23/11), karena ada hakim yang tidak datang," ujar Tito sambil mengetuk palu di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, Kamis (18/11/2015).

Tito menambahkan, putusan vonis tersebut tidak bisa diketuk palu jika ada anggota majelis hakim berhalangan hadir. Pasalnya dalam mengeluarkan suatu putusan jumlah hakim anggota harus lengkap.

"Karena ini alasan ditunda, karena sering terjadi perbedaan pandangan antara masing-masing hakim," katanya.

Sekedar informasi, Adriansyah menjadi pesakitan karena diduga menerima uang Rp1 miliar dari bos PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat, untuk biaya mengurus izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jaksa Lie Putra Setiawan menuntut hukuman penjara kepada Adriansyah selama 5,3 tahun. Jaksa juga mendenda Adriansyah Rp250 juta subsider empat bulan. Tuntutan tersebut karena jaksa menilai Adriansyah bersalah menerima duit miliaran dari bos PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat.

Adriansyah dinilai terbukti menerima Rp1 miliar, USD50 ribu, SGD50 ribu dari Andrew lantaran telah membantu mengurus izin usaha tambang selama menjadi Bupati Tanah Laut dan anggota DPR.

Adriansyah dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahaan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini