nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemenkes: Kasus dr Andra Jadi Pelajaran

Marieska Harya Virdhani, Jurnalis · Senin 16 November 2015 20:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 11 16 337 1250470 kemenkes-kasus-dr-andra-jadi-pelajaran-85ZcfDwPDy.jpg dr Andra (Foto: Okezone)

DEPOK – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjanji akan mengevaluasi kasus meninggalnya dokter muda, Dionisius Giri Samudera atau akrab disapa Andra, mahasiswa angkatan 2009 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Andra meninggal dunia di RSUD Cendrawasih Dobo, Kepulauan Aru, Maluku diduga karena penyakit campak dan keterbatasan transportasi.

Kemenkes menjelaskan bahwa status Andra sebagai dokter intensif yakni dokter yang menempuh tugas di daerah terpencil untuk meningkatkan kemahiran ilmunya. Artinya, kasus tersebut memang di bawah tanggung jawab Kemenkes.

“Bu Menteri sudah minta maaf dan klarifikasi bahwa dokter intensif itu adalah dokter yang sudah selesai pendidikan dokter dan mengikuti sumpah. Mereka mengikuti tugas di daerah adalah untuk kemahiran meningkatkan keterampilan dan rasa percaya diri. Selama co ass di bawah pengawasan langsung oleh dosen tapi saat insentif diberi kemandirian, yang mengawasi adalah dokter-dokter setempat,” ungkap Kepala Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dr Kirana Pritasari, MQIH di Kampus UI Depok, Senin (16/11/2015).

Namun, Kirana menegaskan hal itu juga tidak terlepas dari koordinasi dengan Kementerian Ristek Dikti berupa uji kompetensi dan pengawasan saat dokter muda masih menempuh studi di Fakultas Kedokteran.

“Tak terlepas kerjasama Kemenristek Dikti karena kan mereka yang mengawasi FK jadi untuk uji kompetensi kita selalu kerjasama. Dua duanya, tapi memang anggaran ada di Kemenkes. pengelolaan di Kemenkes yang merekrut dan mendistribusikan sistemnya ada di Kemenkes,” tegasnya.

Guna evaluasi kasus meninggalnya dr Andra, pihaknya tengah melakukan konsolidasi perbaikan agar tak terjadi kasus serupa. Salah satunya dengan mengidentifikasi daerah-daerah yang memang sulit ditempuh dari segi transportasi.

“Ini yang kita antisipasi. Jadi pelajaran buat semua. Pengelolaan dokter intensif itu ada di pusat, ada komite intensif dokter di pusat, provinsi, kerjasama juga dengan pemerintah daerah. Pelajaran semua agar tak terulang kembali," tuturnya.

"Kalau kita dengar ceritanya begitu bagaimana sulitnya transportasi dengan kapal sekian jam, karena tak ada transportasi reguler. Memang hal ini jika emergency kalau tak siap ini akan jadi masalah,” pungkas Kirana.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini