Terdakwa Proyek Gardu Listrik Divonis Satu Tahun Empat Bulan

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 12 November 2015 09:16 WIB
https: img.okezone.com content 2015 11 12 337 1247958 terdakwa-proyek-gardu-listrik-divonis-satu-tahun-empat-bulan-a1S4JupdsZ.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah menjatuhkan vonis kepada sembilan terdakwa dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk (GI) wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013. Para terdakwa, masing-masing divonis satu tahun empat bulan penjara dan denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan denda Rp50 juta subsidair satu bulan kurungan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Joko Subagyo saat membacakan vonis untuk masing-masing terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 11 November 2015 dini hari.

Kesembilan terdakwa antara lain, Fauzan Yunas selaku Manajer Unit Pelasana Kontruksi Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region Jawa Barat, Syaifoel Arief selaku Manajer Unit Pelaksana Kontruksi (UPK) Jaringan Jawa Bali (JJB) IV Region DKI Jakarta dan Baten.

Kemudian, I Nyoman Sardjana selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan (PIKITRING) Jawa Bali, Nusa Tenggara, Totot Fregantanto selaku Pegawai PT PLN PIKITRING Jawa Bali, Yushan selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN.

Selanjutnya, Ahmad Yendra Satriana selaku Deputi Manajer Akuntansi PIKITRING Jawa Bali Nusa Tenggara PT PLN, Yuyus Rusyadi Sastra selaku pegawai PT PLN PIKITRING Jawa Bali, Endy Purwanto selaku pegawai PT PLN PIKITRING Jawa Bali, dan Arief Susilo Hadi selaku pegawai PT PLN Proring Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Mereka secara sah terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(fds)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini