Share

Diperiksa KPK, Politikus Demokrat Janji Kooperatif

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 05 November 2015 03:13 WIB
https: img.okezone.com content 2015 11 05 337 1243916 diperiksa-kpk-politikus-demokrat-janji-kooperatif-w1eR7mp8vN.jpg Gedung KPK (Dok: Okezone)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat politisi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo.

Ketika diperiksa penyidik KPK, Mulyadi mengaku dikonfirmasi seputar mekanisme rapat lantaran dirinya ketika itu bertindak sebagai pimpinan rapat di komisi bersama Menteri ESDM Sudirman Said pada 8 April. KPK ingin mendalami mengenai pernyataan maupun usulan yang disampaikan Dewie dalam rapat tersebut.

Menurut Mulyadi, usulan kegiatan yang disampaikan Dewie sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian sebagaimana diatur UU MD3, karena pemerintah daerah sedianya bisa langsung mengusulkan ke kementerian terkait. Selebihnya usulan tersebut tak pernah dibahas dalam rapat Komisi VII.

"Apabila daerah mau mengusulkan bisa langsung ke kementerian, karena kegiatan tidak memerlukan lagi persetujuan komisi dalam UU No 17 tentang MD3. Pascakeputusan Mahkamah Konstitusi, komisi hanya menetapkan anggaran per eselon satu tidak lagi masuk ke detil. Begitu juga DAK dan TP tidak pernah dibahas di komisi, karena itu menjadi domain Banggar dan Menteri Keuangan," katanya, Rabu (5/11/2015).

Mulyadi mengaku terkait kehadirannya di KPK sebagai bukti kalau dia bertindak kooperatif untuk membantu KPK dengan memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan. "Sebagai warga negara yang baik, saya harus kooperatif. Untuk itu, saya datang memenuhi panggilan KPK untuk menjadi saksi," ujarnya.

Dewie sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. Dewie diduga disuap untuk meloloskan proyek tersebut dalam APBN 2016.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini