JAKARTA - Biaya politik untuk bisa menjadi kepala daerah di suatu daerah masih sangat tinggi. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan tema Peran AAIPI dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih.
Menurut Tjahjo, berdasarkan laporan yang diterima, untuk menjadi seorang bupati saja, biaya yang diperlukan mencapai Rp75 miliar. Padahal, kata Tjahjo, jumlah pemilih di kabupaten tersebut hanya mencapai 120 ribu pemilih saja.
"Ada empat daerah tidak perlu saya sebut, itu butuhnya sebesar itu," ucap Tjahjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Dijelaskan Tjahjo, biaya menjadi bupati tersebut, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan koleganya saat pencalonan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. "Itu mengalahkan, teman saya yang jadi anggota DPR butuhnya hanya Rp43 miliar. Saya kira ini tidak sehat," kisahnya.
Menurut Tjahjo, tingginya biaya politik tersebut harus segera direformasi. Lantaran, kalau biaya tersebut tetap dibiarkan, dapat menimbulkan iklim perpolitikan dan pemerintahan yang tidak sehat. "Ini harus direformasi, kami minta MenPAN-RB lahirkan gagasan berpikiran penyelenggaraan pemda sebagai bagian perbaiki tata kelola pemerintahan," tukasnya.
(ful)
