nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Surat Ketua MA soal Sumpah Advokat, Membuat 'Runtuh' Wibawa

Awaludin, Okezone · Jum'at 16 Oktober 2015 23:35 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 10 16 337 1233202 surat-ketua-ma-soal-sumpah-advokat-membuat-runtuh-wibawa-GyJXDAEfuI.jpg foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Anggota Dewan Ketahanan Nasional (Watannas), Jawahir Thontowi menilai Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali telah melakukan pelanggaran prosedur dalam menerbitkan Surat Ketua MA nomor 73, tentang semua ketua pengadilan tinggi bisa menyumpah advokat yang telah memenuhi syarat tidak memandang organisasi.

Jawahir menegaskan, pelanggaran itu yakni tidak memanggil pihak-pihak terkait seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI)dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam memutuskan penyumpahan advokat.

"Surat itu telah menimbulkan kegaduhan di dunia advokat,” tegas Jawahir di Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Kata dia, surat Ketua MA nomor 73 justru menjatuhkan wibawa lembaga tertinggi peradilan di Indonesia, karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur hukum formil dan materiil yang berlaku.

"Jika hal itu terus dibiarkan, maka bisa menjatuhkan kewibawaannya sebagai pemutus keadilan tertinggi di Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi, Fauzie Yusuf Hasibuan menegaskan, Ketua MA telah melanggar UU nomor 18 tahun 2003 Pasal 2 dan 3 tentang pengambilan sumpah, yaitu advokat yang bisa disumpah merupakan advokat yang diusulkan oleh Peradi.

"Pelaksanaan sumpah itu hanya bisa dilakukan jika advokat tersebut diusulkan oleh Peradi hingga ada UU advokat yang baru. Hal itu tidak dapat ditafsirkan lain," tegas Fauzie.

Dia pun mensinyalir adanya kegerahan ditubuh para pemegang kewenangan di Indonesia, karena dikhawatirkan dengan kekuasaan yang besar di tangan Peradi bisa menjadi alat untuk menekan, dan melakukan control langsung terhadap MA.

"Secara sipil sosialiti hal tersebut memang kerjaan Peradi. Seharusnya Ketua MA memanggil Peradi sebelum memutuskan surat tersebut," sambungnya.

Surat Ketua MA, kata dia, tidak hanya menghancurkan kualitas advokat, akan tetapi akan merugikan masyarakat dalam mencari keadilan.

"Dengan surat ini semua organisasi bisa melakukan penyumpahan, akibatnya tidak ada standarisasi kompetensi advokat kalau itu tidak dicabut. Siapa yang menjamin kualitas advokat yang diusulkan untuk disumpah diluar Peradi. Jika ini terus dibiarkan maka masyakarat akan dirugikan," pungkasnya.

(AWL)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini