nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyederhanaan Izin Pertanahan Berdampak Buruk

Mohammad Saifulloh, Jurnalis · Jum'at 09 Oktober 2015 16:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 10 09 337 1229199 penyederhanaan-izin-pertanahan-berdampak-buruk-iPhLBse6km.jpg

JAKARTA - Paket ekonomi jilid III yang sudah disampaikan oleh pemerintah memperoleh tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya Lembaga Adat Melayu, Riau. Mereka mempertanyakan soal paket penyederhanaan izin hak guna usaha pertanahan untuk bidang pertanahan yakni kegiatan penanaman modal (investasi).

“Kami minta pemerintah tak asal memberikan izin usaha yang luasnya raturan hektare. Lahan-lahan di sini sudah sempit, dan kami menolak jika ada investor ingin berinvestasi untuk industri hulu,” ujar ketua umum Dewan Pengurus Harian Lembaga Adat Melayu (LAM), Al Azhar, Jumat (9/10/2015). Bagi mereka, yang jadi soal bukan masalah kemudahan memperoleh izin, namun dampak dari izin usaha yang ratusan hektar itu juga harus dipertimbangkan.

Al Azhar mengatakan bahwa pengembangan industri hulu terutama pemberian izin, termasuk perpanjangan izin pemanfaatan hutan sudah seharusnya ditolak oleh pemerintah daerah. Karena beberapa dari mereka menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan yang sudah terjadi selama ini.

“Investasi hulu yakni pengolahan hutan, baik perongan, korporasi ataupun badan usaha selayaknya ditolak. Sebagian besar kerusakan lingkungan hutan karena eksploitasi hutan yang berlebihan,” ujar dia. Karena itu, Lembaga Adat Melayu akan menolak jika pemerintah kembali memberikan izin untuk usaha perhutanan.

Namun, lembaganya akan memberikan dukungan jika investasi yang masuk ke Riau itu untuk mengembangkan industri hilir, misalnya ekploitasi lahan gambut untuk campuran bahan bahan yang bermanfaat bagi kehidupan. “Industri hulu di sini sudah penuh yang belum banyak industri hilir,” tandasnya.

Seperti diketahui,pemerintah merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria. Dalam revisi tersebut, poin yang menyangkut pemberian hak atas tanah, hak guna usaha (HGU), perpanjangan hak, dan pembaharuan hak akan disederhanakan dengan waktu yang lebih pendek.

Misalnya, permohonan HGU lahan seluas 200 hektare yang sebelumnya butuh waktu 30 hingga 90 hari disederhanakan menjadi hanya 20 hari kerja. Sementara untuk lahan di atas 200 ha menjadi 45 hari kerja.

Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa paket ekonomi ke 3 yang sudah dirilis oleh pemerintah itu adalah obat sesaat yang dicoba-coba oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk mengatasi masalah ekonomi yang sekarang ini terjadi. “Dalam mengatasi gejolak ekonomi, pemerintah seperti kebingungan sehingga segala upaya dilakukan. Itupun belum jelas apakah sukses atau tidak,” ujar dia.

Yang terpenting dari semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menurut Uchok adalah keputusan-keputusan pemerintah itu tidak bisa dipegang. “Semua kebijakan apalagi yang menyangkut ekonomi sangat kental berwarna kebijakan Jusuf Kalla. Sebenarnya, yang menjadi presiden siapa ? Jokowi atau Jusuf Kalla ?” kata Uchok. 

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini