Share

Pernyataan JK soal RJ Lino Dikritik

Fahmi Firdaus , Okezone · Selasa 01 September 2015 09:31 WIB
https: img.okezone.com content 2015 09 01 337 1206007 pernyataan-jk-soal-rj-lino-dikritik-XdSpYYIXv7.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Direktur Indonesia Port Watch (IPW), Syaiful Hasan, mengkritik pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK) dari Seoul, Korea Selatan agar polisi berhati-hati dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok yang diduga melibatkan Dirut Pelindo II, RJ Lino.

Menurutnya, tidak mengherankan jika RJ Lino memiliki kedekatan dengan JK. Bahkan ketika Tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerjanya, RJ Lino berani menyuruh Menteri Bappenas, Sofyan Djalil untuk melaporkan penggeledahan itu kepada Presiden Jokowi.

"Ketika menjadi Menteri BUMN di era pemerintahan SBY- JK, Sofyan Djalil mengangkat RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II. Kedekatan JK dengan Sofyan Djalil juga bisa ditelusuri dari rekam jejaknya sebagai tim sukses JK sejak Pilpres 2004 dan Pilpres 2014,"ungkap Syaiful di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Adalah tidak mengherankan jika hingga hari ini Sofyan Djalil tetap membela RJ Lino, meskipun pernyataan yang disampaikannya menunjukkan ketidaktahuan tentang pengelolaan pelabuhan.

"Anda bayangkan, seorang mantan Menteri Perekonomian bilang trafik bongkar muat di Tanjung Priok meningkat dari tiga juta TEUs menjadi tujuh juta TEUs selama Lino menjadi Dirut Pelindo II," bebernya.

Menurut Syaiful, kenaikan trafik kontener akan selalu ekuivalen dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5-6 persen pertahun, selama enam tahun terakhir trafik tidak akan mencapai 100 persen. Apalagi tahun 2015 ditandai dengan perlambatan ekonomi yang hanya 4-5 persen.

Dia menambahkan, 10 unit mobile crane yang disegel Tim Bareskrim Mabes Polri saat penggeledahan berasal dari Pelabuhan AKR Guangzhi Century Int’l. Sejak tiba di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2012, alat tersebut masih mangkrak di dermaga 003 dan tidak dipergunakan karena tidak sesuai spek-nya. Dari pengadaan alat tersebut saja kerugian diperkirakan mencapai Rp 45 miliar.

"Aparat hukum harus mengusut tuntas dugaan kolusi ini agar pelabuhan terbebas dari para mafia,” tegasnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(fmi)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini