Politikus PDIP Didakwa Terima Suap Rp1 Miliar

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 24 Agustus 2015 18:31 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 24 337 1201713 politikus-pdip-didakwa-terima-suap-rp1-miliar-tBEcvzJJSa.jpg Politikus PDIP Andriansyah (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA - Mantan Bupati Tanah Laut, Adriansyah didakwa menerima uang dari pemilik PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Adriansyah.

"Menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000.000 (Rp1 miliar), USD50.000, dan SGD50.000. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, selaku Anggota DPR RI," kata Jaksa KPK, Trimulyono Hendradi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/8/2015).

Adriansyah merupakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertemuan dengan Andrew Hidayat pertama kali terjadi pada 2012, dengan maksud Andrew memperkenalkan diri dan mohon izin untuk melakukan kegiatan jual beli batu bara milik PT Indoasia Cemerlang dan PT Dutadharma Utama.

"Pada kesempatan tersebut, Andrew juga menyampaikan permintaan agar terdakwa Adriansyah (saat itu masih Bupati Tanah Laut) untuk menyelesaikan permasalahan dengan H Rahim (Kepala Desa Sungai Cuka) terkait permasalahan jalan yang tidak bisa dilalui. Permintaan itu ditindaklanjuti Adriansyah pada 2013 permasalahan antara Andrew dengan H Rahim dapat diselesaikan," tutur Jaksa Trimulyono.

Sidang Perdana Mantan Anggota DPR Fraksi PDIP

Menurut Jaksa Trimulyono, setelah terdakwa Adriansyah tidak lagi menjabat Bupati Tanah Laut, bos PT MMS tetap meminta bantuan Adriansyah lantaran dirinya masih mempunyai pengaruh di Kabupaten Tanah Laut. Bantuan tersebut didapat dalam pengurusan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT IAC dan PT DDU.

"Persetujuan RKAB IUP PT IAC dan PT DDU kemudian diterbitkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut dengan mencantumkan tanggal mundur yaitu 15 Februari 2014," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jaksa Trimulyono mengungkapkan, terkait pengurusan izin tersebut, Adriansyah menerima sejumlah uang dengan pemberian terakhir dilakukan pada 9 April 2015 saat dirinya berhasil diringkus bersama dengan anggota Polri Agung Krisdiyanto selaku kurir suap saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK di Sanur, Bali.

"Sebelumnya Adriansyah juga turut menerima uang dari Andrew Hidayat melalui Agung Krisdiyanto yang di antaranya pada Kamis 13 November 2014 sebesar USD50.000, Kamis 20 November 2014 sebesar Rp500.000.000 dan 28 Januari 2015 sebesar Rp500.000.000," bebernya.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini