Artikel soal Moge di Yogyakarta Dihapus dari Situs Setkab

Angkasa Yudhistira, Okezone · Jum'at 21 Agustus 2015 16:40 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 21 337 1200279 artikel-soal-moge-di-yogyakarta-dihapus-dari-situs-setkab-PWGJTnxa8b.jpg Sekretaris Kabinet Pramono Anung (Foto: SINDO)

JAKARTA - Artikel yang sempat dimuat di situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan "Catatan Mengenai Penghadangan Konvoi Motor Gede (Moge) oleh Pesepeda di Yogyakarta", kini sudah dihapus.

Setkab Pramono Anung mengatakan, penghapusan artikel itu agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Penghapusan artikel itu merupakan permintaan sejumlah deputi di internal Setkab. Dan artikel tersebut dibuat oleh Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab.

"Supaya tidak terjadi polemik, maka atas permintaan para deputi (artikel) itu ditarik," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

"Bagaimana pun di dalam bagian saya, saya juga ingin mendapatkan masukan, pandangan dari staf-staf saya," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Seskab sempat turut angkat bicara soal kontroversi terkait pengawalan polisi terhadap rombongan pengendara moge. Tepatnya dituliskan pada hari Rabu 19 Agustus 2015.

Di situs Setkab, sempat tertulis bahwa pengawalan polisi terhadap konvoi moge itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebab, konvoi moge dianggap tidak termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Artikel tersebut menunjukkan, jika merujuk pada isi dan penjelasan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa konvoi dan atau kendaraan yang digolongkan mendapat hak utama lalu lintas dimaksudkan untuk kepentingan tertentu, maka moge dianggap tidak termasuk "kepentingan tertentu".

Sesuai penjelasan pasal tersebut, kepentingan tertentu itu adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain kendaraan untuk penanganan ancaman bom, kendaraan pengangkut pasukan, kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan kendaraan untuk penanganan bencana alam.

Namun, artikel yang ditulis oleh Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab itu sekarang telah hilang dari situs setkab.go.id.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini