Bos Traya Tirta Makassar Minta Segera Diadili

Feri Agus Setyawan, Okezone · Jum'at 14 Agustus 2015 21:12 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 14 337 1196600 bos-traya-tirta-makassar-minta-segera-diadili-oOvrxbBgp5.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Direktur PT Traya Tirta Makassar, Hengky Wijaya berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi instalasi Pengolahan Air PDAM Kota Makassar pada periode 2006-2012 yang menjeratnya untuk disidangkan.

"Kalau sudah ada buktinya langsung ke persidangan saja. Pak Hengky pun sudah ingin cepat. Kita ingin tidak berlarut-larut saja," kata Kuasa Hukum Hengky, Arfa Gunawan usai mendampingi kliennya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015) malam.

Arfa pun kembali menekankan, bahwa proyek yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar itu tak merugikan negara hingga Rp38 miliar, tetapi menguntungkan masyarakat dan negara.

Terkait sangkaan telah merugikan keuangan negara hingga saat ini pun belum ditunjukan penyidik KPK.

"Kita belum diperlihatkan dua alat bukti itu ada. Kita sampai hari ini belum menerima dan diperlihatkan. Buktinya hanya perjanjian kerja sama saja, jadi tidak ada sangkalan. Kita tidak menyangkal jika ada kerja sama dengan PDAM Kota Makassar, itu benar adanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, menurut dia, perusahaan kliennya tidak menjual barang seperti pipa dan melakukan investasi seperti tudingan lembaga antirasuah ini. Menurut Arfa, kliennya itu hanya melakukan rehabilitasi terhadap pipa air PDAM dan menagihnya dalam bentuk air curah.

"Pemahaman KPK kita melakukan investasi. Kita tidak investasi di barang. Kita tidak jual barang ke PDAM. Kita tidak jual pipa ke PDAM. Tapi kita, melakukan rehabilitasi terhadap pipa air di PDAM, kemudian kita menagihnya dengan menjual air curah kepada PDAM," tandasnya.

Dalam perkara ini, Hengky ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Wali Kota Makassar llham Arief Sirajuddin. PT Traya Tirta Makassar pimpinan Hengky adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan PDAM dalam proyek rehabilitasi, kelola, dan transfer pengelolaan air. Adapun dugaan kerugian sementara adalah Rp38,1 miliar rupiah.

Kedua tersangka diduga melanggar pasal melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini