nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fahri Hamzah Kritik Mendagri soal Sanksi untuk Parpol

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Kamis 06 Agustus 2015 22:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2015 08 06 337 1191919 fahri-hamzah-kritik-mendagri-soal-sanksi-untuk-parpol-eeqZDhtpNF.jpg Foto: Okezone
JAKARTA - Partai politik (parpol) yang tidak mengajukan calon dalam setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Hal itu setelah ada wacana dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak sependapat dengan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, aturan tersebut akan terbentur jika parpol tidak memiliki rekan koalisi.

"Ada partai yang tidak dapat mitra koalisi, tidak menemukan mitra koalisi yang pas. Masa begitu mau diberi sanksi," tegas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/8/2015).

Politikus Partai Keadlian Sejehtera (PKS) ini mengaku, pemberian sanksi tersebut tidak akan bisa berjalan efektif, dan dipastikan akan banyak pertentangan.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mencari solusi agar partai tidak memunculkan calon boneka, lantaran untuk menutupi satu pasangan calon. Hal tersebut bisa melalui komitmen partai politik (parpol) dengan pemerintah untuk tidak mengusung calon boneka.

"Kalau nanti ada rekayasa biar gak ada calon itu harus dibikin aturan secara teknis, seperti membuat kesepakatan dari awal, agar tidak ada gelagat sandiwara," tegasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah berencana merevisi kembali Undang-Undang (UU) Pilkada, UU Parpol, dan UU Pemilu. Pemerintah akan berupaya membuat aturan agar parpol yang tak mengusung calon dalam pilkada atau pemilu untuk mendapatkan sanksi.

Hal ini untuk mengantisipasi munculnya calon tunggal kedepan, seperti yang terjadi di tujuh daerah saat ini.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini