nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Minta KPU Tambah Waktu Pendaftaraan Kepala Daerah

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Rabu 05 Agustus 2015 17:59 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 08 05 337 1191137 jokowi-minta-kpu-tambah-waktu-pendaftaraan-kepala-daerah-B25iNZWchO.jpg Presiden Jokowi (foto: Okezone)

JAKARTA - Rapat koordinasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para penyelenggara pemilu dan lembaga tinggi negara menyepakati untuk memberi rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah waktu pendaftaran kepala daerah di pilkada serentak.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, dalam rapat tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga ikut memberi rekomendasi ke KPU. JK mengatakan, KPU sebaiknya menambah waktu pendaftaran selama tujuh hari ke depan.

"Ada opsi tiga hari, tapi semua meminta (tambahan waktu) tujuh hari, dan Pak Wapres (Jusuf Kalla) mengusulkan ke KPU kalau bisa tujuh hari dimulai besok," ujar Muhammad di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Sarinah, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Dalam rapat koordinasi tersebut, Jokowi meminta partai-partai tidak mengusung calon boneka yang hanya menjadi pelengkap agar daerah itu bisa mengikuti pilkada serentak.

"Di pertemuan dengan Presiden mendorong pimpinan di parpol untuk mempersiapkan kepada calon, jadi jangan hanya menyodorkan calon-calon pelengkap, sehingga diharapkan parpol memanfaatkan tujuh hari itu," katanya.

Menurut Muhammad, Bawaslu akan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU terkait berapa hari perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah tersebut.

Sekadar diketahui, ada tujuh daerah yang tidak bisa ikut pilkada serentak. Daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Digugurkannya tujuh daerah tersebut dalam pilkada serentak lantaran merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan itu menyebutkan bagi daerah yang memiliki kurang dari dua pasangan bakal calon, maka akan ditunda pemilihan pemimpinnya hingga 2017.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini