NU Nilai Hukum Mati bagi Koruptor Tak Langgar HAM

Ahmad Zubaidi, Okezone · Rabu 05 Agustus 2015 11:24 WIB
https: img.okezone.com content 2015 08 05 337 1190809 nu-nilai-hukum-mati-bagi-koruptor-tak-langgar-ham-n1mpzof4AX.jpg Foto: Asri Dwiputri

JOMBANG - Sidang Pleno Komisi-Komisi hari ini digelar di ruang sidang utama di alun-alun Jombang Jawa Timur. Berdasarkan laporan hasil sidang komisi bidang Bahsul Masail, disepakati bahwa istinbath hukum Nahdlatul Ulama (NU) didasarkan pada tiga dasar, yaitu Alquran, hadis dan ijma' ulama an-nahdliyah.

Namun salah satu peserta dari Aswaja Centre Jawa Timur, Abdurrahman Nafis, mengatakan landasan tersebut perlu ditambah sebagai penguat dasar hukum suatu persoalan.

"Usul saya dasar istinbath ditambah qonun asasi Nahdlatul Ulama karya KH. Hasyim Asya'ari," ujarnya di ruang sidang pleno, Rabu (5/8/2015).

Metode maqashid syariah juga disepakati oleh muktamirin sebagai bagian dari dasar penetapan hukum an-nahdliyah dan menyandingkan khashaish ahlus sunnah wal jamaah an-anhdliyah.

"Tapi perlu dipahami Aswaja NU berbeda dengan Aswaja yang lain, tapi kita tidak mungkin mengkafirkan perbedaan, nilai moderat kita kedepankan, khashaish aswaja NU tetap merujuk pada Alquran dan hadis," terangnya.

Sedangkan persoalan yang juga menjadi bahasan dalam sidang komisi tersebut adalah optimalisasi pajak untuk mengurangi beban utang negara. Menurut salah satu peserta dari PCNU Pamekasan, Muzammil, optimalisasi pajak bagi seluruh warga Indonesia bertentangan dengan beberapa kitab fikih an-nahdliyah.

"Optimalisasi pajak bertentangan dengan kitab-kitan fikih, kontrak karya yang merugikan negara harus dihentikan, dan Indonesia harus bebas korupsi, kalau APBN Rp2.000 triliun dan secara utuh bisa dimanfaatkan tanpa dikorupsi, maka Indonesia tak perlu berutang," terangnya.

Tak hanya itu, komisi Bahsul Masail memutuskan hukuman mati bagi koruptor dan kasus narkoba boleh dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)

"Di dalam qishosh (hukuman mati) ada kehidupan, dan qishohs untuk kasus-kasus tertentu seperti narkoba dan koruptor boleh, oleh karena itu qishosh tersebut tidak bertentangan dengan HAM," ujar peserta dari PWNU Jawa Timur.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini