nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Periksa Mantan Dirjen Haji & Umroh

Feri Agus Setyawan, Jurnalis · Senin 03 Agustus 2015 11:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 08 03 337 1189516 kpk-periksa-mantan-dirjen-haji-umroh-3KtCUeXmlf.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag), Slamet Riyanto.

Dia akan diperiksa dalam dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag tahun 2012-2013.

"Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA (mantan Menteri Agama Suryadharma Ali)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2015).

Sebelumnya, Slamet juga telah diperiksa sebagai saksi pada medio Desember 2014. Diduga dia mengetahui dugaan korupsi yang dilakukan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama ketika itu. Namun, Priharsa enggan membeberkan pemeriksaan Slamet pada hari ini.

"Yang pasti keterangan dia dibutuhkan oleh penyidik," tukasnya.

KPK resmi menetapkan SDA sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013 pada 22 Mei 2014 lalu. Dalam pengembangan kasus, SDA kembali dijerat sebagai tersangka penyelenggara ibadah haji tahun anggaran 2010-2011 pada 24 Desember 2014.

KPK melakukan penahanan terhadap SDA sejak Jumat 10 April 2015 di Rumah Tahanan Pomdam Jaya Guntur usai menjalani pemeriksaan perdana. Berdasarkan hasil pengembangan kasus hajinya, SDA kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM).

Pada kasus penyelenggaraan ibadah haji, SDA diduga melakukan korupsi dalam biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), pengadaan pemondokan, transportasi, katering, serta pemberangkatan haji pejabat dan sejumlah tokoh dengan menggunakan dana masyarakat.

Atas perbuatannya mantan Ketua Umum PPP ini, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHPidana.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini