MUI dan Pemerintah Harus Bahas BPJS Kesehatan Bersama

Arief Setyadi , Okezone · Selasa 28 Juli 2015 07:59 WIB
https: img.okezone.com content 2015 07 28 337 1186382 mui-dan-pemerintah-harus-bahas-bpjs-kesehatan-bersama-VBWn8IDS6f.jpg Gedung DPR RI (Foto: Ilustrasi)
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyarankan instansi terkait untuk segera duduk bersama menyusul adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tak sesuai dengan syariat Islam.
 

”Kemenkes, Kemensos dengan difasilitasi Kementerian Agama sebaiknya duduk satu meja untuk mendiskusikan persoalan tersebut. Jadi MUI sebaiknya tidak perlu terburu-buru mengeluarkan fatwa,” ujar politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) itu kepada Okezone, Selasa (28/7/2015).

Menurut Fikri, persoalan pendidikan, kesehatan dan lainnya yang menyangkut kebutuhan dasar harus bisa diselesaikan dengan baik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, bisa diketahui apa yang menjadi saran MUI supaya tidak menyalahi syariat agama.

Fikri juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tak perlu merespons secara berlebihan terkait dengan fatwa yang dikeluarkan MUI mengenai program BPJS Kesehatan. Tentunya pemerintah akan mencari solusi dalam mengatasi persoalan tersebut.

“Masyarakat sebaiknya tenang lebih dulu. Sekarang kan solusinya dulu Jamkesmas ke BPJS tentu ada penggantian. Tapi kan problematika masyarakat harus diselesaikan karena kebutuhan dasar. Kalau masyarakat mampu tentu dia bisa beli, tapi kalau yang tidak mampu bagaimana lagi kan harus di atas masalah kesehatan sambil nunggu imbauan selanjutnya dari pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, MUI melalui hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 menyebut sistem dan konsep BPJS Kesehatan yang saat ini berlangsung tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam deskripsi masalah disebutkan kalau program termasuk modus transaksional yang dilakukan BPJS khususnya BPJS Kesehatan dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI (DSN-MUI) dan beberapa literatur secara umum belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini