Manager PT MMS Didakwa Suap Politisi PDIP Rp1 M Lebih

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 29 Juni 2015 12:24 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 29 337 1173041 manager-pt-mms-didakwa-suap-politisi-pdip-rp1-m-lebih-UZLuRRk8W2.jpg Ilustrasi. Dok Okezone

JAKARTA - Marketing Manager PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat, didakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp1 miliar, USD50.000, dan SGD50.000 kepada Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Adriansyah.

Pemberian suap ini agar Adriansyah membantu pengurusan perizinan usaha pertambangan Andrew Hidayat di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terdakwa Andrew Hidayat telah memberi sesuatu berupa uang tunai Rp1 miliar, USD50.000, dan SGD50.000 kepada Adriansyah selaku Anggota DPR," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Trimulyono Hendradi membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015).

Menurut Jaksa Trimulyono, Andrew yang merupakan pemegang saham terbesar PT MMS memberikan sejumlah uang tunai tersebut kepada Adriansyah sebanyak empat kali. Pemberian tersebut dilakukan pada rentang waktu 13 November 2014, 21 November 2014, 28 Januari 2015, dan 9 April 2015.

"Setidak-tidaknya pada waktu antara 2014 sampai 2015 bertempat di lantai atas Mall Taman Anggrek, di lantai 19 Apartemen GP Plaza Slipi, Jakarta, di Restoran Shabu Tei lantai 4 Mall Taman Anggrek, Jakarta, dan di Hotel Swiss-Belresort Watu Jimbar Jalan Danau Tamblingan, Sanur, Bali," tutur Jaksa.

Jaksa Tri memaparkan bahwa pada 2012 terdakwa Andrew Hidayat yang diberikan kepercayaan oleh Jason Surjana Tanuwijaya selaku pemegang kendali PT Indoasia Cemerlang (IAC) dan Budi Santoso Simin selaku pemegang saham PT MMS bersama Suparta menemui Adriansyah selaku Bupati Tanah Laut saat itu di Rumah Dinas.

"Pertemuan tersebut dengan maksud akan melakukan jual beli batubara milik PT IAC dan PT Dutadharma Utama (DDU) yang memiliki Izin Usaha Pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Laut," ujarnya.

Bahwa terkait dengan pengurusan perizinan tersebut, Andrew Hidayat memberikan sejumlah uang kepada Adriansyah pada Rabu 8 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB dengan memerintahkan Agung Krisdiyanto seorang Anggota Polri yang bertugas di Polsek Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengambil uang di bagian Finance PT MMS sebesar SGD50.000.

"Keesokan harinya pada 9 April 2015 Agung Krisdiyanto pergi ke Bali dengan membawa uang SGD44.000 dan Rp57.360.000. Agung langsung menuju Hotel Swiss-Belresort Watu Jimbar untuk bertemu Adriansyah, kemudian Agung menyerahkan uang dari terdakwa Andrew kepada Adriansyah," ujar Jaksa.

Bahwa selain pemberian uang sebesar SGD50.000, sebelumnya terdakwa Andrew Hidayat juga telah beberapa kali memberikan uang kepada Adriansyah. Pemberian pertama ada Kamis 13 November 2014, terdakwa Andrew memerintahkan Agung untuk mengambil uang sebesar USD50.000 yang diserahkan kepada Adriansyah di Lantai Atas Mall Taman Anggrek Jakarta.

Selanjutnya, pada Kamis 20 November 2014, terdakwa Andrew kembali memerintahkan Agung untuk menyerahkan uang kepada Adriansyah sebesar Rp500.000.000. Baru pada keesokan harinya, Jumat 21 November 2014, Agung yang membawa uang tersebut dengan dua buah goody bag dan diserahkan kepada Adriansyah di lorong lantai 19 Apartemen GP Plaza.

"Pada 28 Januari 2015, terdakwa Andrew Hidayat memerintahkan Agung untuk menyerahkan unang kembali sebesar Rp500.000.000 kepada Adriansyah di Restoran Shabu Tei Lantai 4 Mall Taman Anggrek, Jakarta," tutup Jaksa.

Atas itu, Jaksa KPK menilai pemberian terdakwa Andrew kepada Adriansyah tersebut berkaitan dengan bantuan dari Adriansyah atas permintaan terdakwa untuk mempermudah pengurusan perijinan perusahaan yang dikelola oleh terdakwa Andrew Hidayat di Kabupaten Tanah Laut ketika Adriansyah menjabat Bupati di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan periode 2008-2013.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini