Ungkap Kasus Suap Adriansyah, KPK Periksa Dirut PT Indomineral

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 29 Juni 2015 11:13 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 29 337 1172993 ungkap-kasus-suap-adriansyah-kpk-periksa-dirut-pt-indomineral-bOWXnRLj0l.jpg Politisi PDIP, Adriansyah (dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama PT Indomineral, Suparta. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap izin usaha pertambangan untuk tersangka anggota Komisi IV DPR, Adriansyah.

"Iya, dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adriansyah," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015).

Selain memeriksa Dirut PT Indomineral, penyidik lembaga antirasuah ini juga akan memeriksa Manajer Keuangan PT Mitra Maju Sukses (MMS), Margaretta; Operational Trading Manager PT MMS; serta Budi Santoso Simin selaku karyawan PT MMS. Mereka juga akan menjadi saksi terkait suap di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Mereka akan menjadi saksi untuk Adriansyah," terang Priharsa.

Seperti diketahui, dalam perkara suap PT MMS ini, KPK sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus mantan Bupati Tanah Laut, Adriansyah; dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat. Keduanya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis 9 April 2015.

Saat penangkapan keduanya, lembaga KPK ikut mengamankan salah satu anggota Polsek Menteng, Agung Krisdiyanto. Saat OTT, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang suap yang terdiri dari pecahan 1.000 dolar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp100 ribu, lalu 147 lembar pecahan Rp50 ribu.

Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini