Pengamat: Revisi UU KPK Nyeleneh

Ahmad Zubaidi, Okezone · Senin 22 Juni 2015 10:06 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 22 337 1169086 pengamat-revisi-uu-kpk-nyeleneh-tKar96PYfj.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Direktur Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan menilai keinginan kuat DPR untuk merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) adalah tindakan nyeleneh dan di luar akal sehat, terutama mengenai isu penyadapan yang menjadi kewenangan KPK selama ini.

“Saya kira ini puncak gunung es dari perlawanan politisi terhadap eksistensi KPK,” ujarnya melalui pesan singkat kepada Okezone, Senin (22/6/2015).

Ridwan menambahkan perintah konstitusi di Indonesia untuk merevisi sebuah undang-undang memang menjadi kewenangan lembaga legislatif dan juga eksekutif. Karenanya perlu kesepahaman antara pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif secara absolute.

“Artinya revisi sebuah UU mutlak membutuhkan persetujuan kedua pihak, dan saya dengar Presiden sudah menyatakan sikap menolak revisi UU KPK,” lanjutnya.

Selain itu, sikap DPR yang menyebut bahwa penyadapan KPK terhadap semua orang yang diklaim melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pernyataan yang mengada-ada.

“Kok jadi tiba-tiba ahli HAM semua politisi kita, ketika ngomong hukuman mati, kasus Semanggi I dan II, Trisakti, Wasior, Wamena, Petrus, penghilangan secara paksa dan tragedi 1965 mereka diam, tapi begitu kepentingannya terganggu begitu fasih mereka merekonstruksi sebuah pelanggaran HAM,” tuturnya.

(fid)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini