nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Taufik Kurniawan: Dana Aspirasi Disepakati Semua Fraksi DPR

Arief Setyadi , Jurnalis · Selasa 16 Juni 2015 17:25 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 06 16 337 1166339 taufik-kurniawan-dana-aspirasi-disepakati-semua-fraksi-dpr-JNKTeZOE2o.jpg Taufik Kurniawan dan Pimpinan DPR (foto: Antara)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan merasa heran jika saat ini ada fraksi di DPR yang menolak alokasi anggaran dana aspirasi atau Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebesar Rp20 miliar. Padahal, sebelumnya tak ada fraksi yang menolak.

Menurut Taufik, usulan pemberian dana aspirasi muncul ketika rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi. Di mana rapat tersebut dilakukan lebih dari tiga kali konsultasi.

"Itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini. Saya ditunjuk secara aklamasi," katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Taufik yang merupakan Ketua Tim UP2DP ini menambahkan, dalam proses tersebut semua fraksi tak ada yang menolak alias setuju semua. Sehingga, dirinya pun heran kalau saat ini ada yang menolak usulan tersebut.

"Semua setuju, tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi dan DPR sifatnya hanya mengusulkan," ujarnya.

Taufik menuturkan, tiap fraksi itu menilai kalau rekan-rekan anggota yang tidak bisa langsung bersinggungan dengan konstituen seperti di Komisi I, III, dan XI. Sementara, Komisi IV, V, dan VIII sangat dekat dengan masalah konstituen.

"Sehingga dimunculkan aspek keadilan dan pemertaan dan itu semua fraksi setuju," terangnya.

Mengenai nominal senilai Rp20 miliar per anggota dewan atau dengan total Rp11,2 triliun, sambung Wakil Ketua Umum PAN ini, itu dibuat sebagai batasan supaya ada aspek keadilan terhadap setiap anggota dewan untuk mengusulkan program dengan alokasi anggaran yang sama.

"Batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan," terangnya.

Namun, saat ini ketika usulan tersebut menimbulkan pro kontra, ada sejumlah fraksi yang menolak dengan mengingkari kesepakatan bersama. Padahal, sedianya mereka hanya perlu melakukan sosialisasi supaya tak timbul perdebatan.

"Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan," tegasnya.

Taufik menambahkan, dalam proses tersebut tak ada memaksakan kehendak supaya program ini gol. Mereka yang tidak setuju dengan program tersebut hanya tak perlu menggunakan haknya. Dalam hal ini pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur dalam UU MD3 dan sumpah janji anggota DPR.

"Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya," tegasnya.

Adapun fraksi yang diketahui belakangan menolak setelah program ini disepakati adalah Fraksi Nasdem, serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini