JAKARTA – Direktur Program Imparsial, Al Araf, menyatakan, sedianya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menunjuk calon lain sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Bukan malah mengusulkan Letjen (Purn) Sutiyoso.
“Jokowi sebenarnya bisa memilih calon lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu,” ujarnya saat berbincang dengan Okezone, Rabu (10/6/2015).
Selain itu, Al Araf juga melihat sesuatu yang paradoks bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Megawati Soekarnoputri. Mengingat, Sutiyoso yang kala itu menjabat Pangdam Jaya disebut-sebut terlibat dalam aksi penyerangan kantor DPP PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996.
“Pengangkatan kepala BIN juga menjadi paradoks bagi PDIP dan Megawati sendiri. Sebagai korban dari peristiwa penyerangan tersebut sepantasnya PDIP selaku partai pengusung Presiden Jokowi dan serta Jokowi sendiri untuk menghindari memilih pejabat kepala BIN yang pernah gagal melindungi kantor DPP PDI dari serangan. Apalagi dalam penyerangan itu diduga kuat terdapat kasus pelanggaran HAM,” tegasnya.
Al Araf menambahkan, dengan mengangkat Sutiyoso sebagai kepala BIN memperlihatkan bentuk bagi-bagi jabatan dan bukan didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Sementara, banyak calon lain yang lebih pantas menduduki jabatan kepala BIN dibanding Sutiyoso.
“Lebih dari itu, pengangkatan kepala BIN yang berasal dari pimpinan partai politik dalam hal ini Sutiyoso yang saat ini menjabat ketua umum partai politik tentu dikhawatirkan akan meletakkan BIN dalam ruang yang politis. Seharusnya kepala BIN tidak dijabat oleh orang yang berasal dari pimpinan partai politik untuk menghindari ruang politis di BIN. Dengan kondisi ini, sulit dipastikan BIN akan bebas dari ruang politisasi,” tuturnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(ful)
