Penyuap Politisi PDIP Adriansyah Segera Diadili

Feri Agus Setyawan, Okezone · Senin 08 Juni 2015 21:15 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 08 337 1162216 penyuap-politisi-pdip-adriansyah-segera-diadili-9o7Zm9TAjn.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut berkas perkara Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat selaku tersangka dugaan suap kepada politikus PDIP, Adriansyah terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan sudah lengkap alias P21.

"Hari ini penyidik kasus tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait PT Mitra Maju Sukses di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menyerahkan berkas, barang bukti dan tersangka AH ke JPU KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Senin (8/6/2015).

Melihat Undang-Undang, penuntut umum mempunyai waktu maksimal 14 hari atau dua pekan untuk menyusun memori dakwaan dan kemudian selanjutnya dilimpahkan lagi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dalam kasus ini, lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat. Keduanya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis 9 April 2015 lalu.

Saat penangkapan mereka berdua dan salah satu anggota Polsek Menteng, Agung Krisdiyanto, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang suap yang terdiri dari pecahan seribu dollar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp100 ribu, lalu 147 lembar pecahan Rp50 ribu.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KPK Tahan Anggota DPR F-PDIP

Sementara itu, Andrew Hidayat sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini