THR untuk Komisi VII Diberikan sejak Era BP Migas

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 04 Juni 2015 18:55 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 04 337 1160320 thr-untuk-komisi-vii-diberikan-sejak-era-bp-migas-CQSPquzdrm.jpg THR untuk Komisi VII Diberikan sejak Era BP Migas (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA – Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, dihadirkan untuk menjadi saksi mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bathoegana, di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksiannya, Rudi mengakui bahwa uang tunjangan hari raya (THR) ketika Lebaran yang diperuntukkan bagi Komisi VII DPR RI selalu diberikan setiap tahun.

Hal itu mencuat saat Hakim Ugo mengonfirmasi apakah pemberian uang THR sudah rutin diberikan saat SKK Migas masih bernama BP Migas.

"Ya karena informasi dari teman-teman lain seperti itu (setiap tahun memberikan THR)," ujar Rudi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2015).

Namun, terpidana dugaan korupsi SKK Migas yang diciduk KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) itu mengatakan, sebenarnya tidak ada implikasi apa pun jika permintaan uang tersebut tak dipenuhi. "Untuk koordinasi saja," kata Rudi.

Seperti diketahui, Rudi menyatakan telah memberikan uang sebesar USD200 ribu untuk THR bagi Komisi VII DPR RI periode 2009–2014. Uang tersebut diberikan kepada Sutan melalui politikus Partai Demokrat yang juga anggota Komisi VII DPR RI, Tri Yulianto.

Kemudian, Hakim Ugo mempertanyakan mengenai sisa uang dari SKK Migas yang rencananya akan kembali diserahkan kepada Komisi VII DPR RI pada 2013, namun batal karena Rudi terlebih lebih dulu tertangkap KPK.

"Pada 13 Agustus waktu OTT Bapak tertangkap. Menurut Bapak (duit) itu kekurangan pembayaran untuk THR dari USD200 ribu ditambahkan USD340 ribu jadi USD540 ribu, yaitu 54 anggota kali USD10 ribu per orang?" tanya Hakim Ugo.

"Itu persepsi saya. Lima jam lalu uang dipegang Deviardi, lima menit kemudian KPK masuk saya di-OTT," timpal Rudi.

Lebih lanjut, Hakim Ugo mengonfirmasi tentang uang yang rencananya diberikan kembali ke Komisi VII DPR, apakah jika tak di-OTT akan benar-benar diberikan.

"Kalau saja waktu itu tidak tertangkap, uang akan diberikan kepada anggota DPR lagi?" tanya Hakim Ugo.

"Rencananya begitu (akan diberikan)," jawab Rudi.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini