KPK Kembali Periksa Politisi PDIP Adriansyah

Feri Agus Setyawan, Okezone · Rabu 03 Juni 2015 12:07 WIB
https: img.okezone.com content 2015 06 03 337 1159377 kpk-kembali-periksa-politisi-pdip-adriansyah-BAkpsDq7mD.jpg politisi PDIP Adriansyah kembali diperiksa KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Adriansyah yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Laut ini tiba di Gedung KPK sekira pukul 10.00 WIB.

Dia yang telah mengenakan seragam tahanan berwarna oranye lebih memilih bungkam saat ditanya awak media dan langsung masuk ke lobi markas antirasuah ini.

"Adriansyah Diperiksa sebagai saski tersangka AH (Andrew Hidayat Direktur PT MSS Andrew Hidayat)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2015).

Selain memeriksa Adriansyah, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk tersangka lainnya, yakni Direktur PT MMS, Andrew Hidayat. Andrew akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di kasus suap izin usaha perusahaannya tersebut.

"Iya, AH akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," terang Priharsa.

Dalam kasus ini, lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat. Keduanya diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis 9 April 2015 lalu.

Saat penangkapan mereka berdua dan salah satu anggota Polsek Menteng, Agung Krisdiyanto, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang suap yang terdiri dari pecahan seribu dolar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp100 ribu, lalu 147 lembar pecahan Rp50 ribu.

Informasi dihimpun, Andrew memberi suap lantaran PT MMS juga punya usaha lain terkait tambang. Perusahaan ini juga merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang yang mendapat izin usaha dari Adriansyah saat menjadi bBupati Tanah Laut pada 2009.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KPK Tahan Anggota DPR F-PDIP

Sementara itu, Andrew Hidayat sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini