KPK Garap Petinggi PT Indoasia Cemerlang soal Suap Politikus PDIP

Feri Agus Setyawan, Okezone · Kamis 28 Mei 2015 14:46 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 28 337 1156700 kpk-garap-petinggi-pt-indoasia-cemerlang-soal-suap-politikus-pdip-3NnjLG5ZFm.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap izin usaha pertambangan Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat (AH) kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Adriansyah.

Penyidik lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Jason Surjana Tanuwidjaja. Diketahui Jason merupakan pemegang saham PT Indoasia Cemerlang. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andrew Hidayat.

"Iya, dia akan diperiksa sebagai saksi AH," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2015).

Selain memeriksa Jason, penyidik KPK juga akan memeriksa Manajer Keuangan PT MMS, Margaretta, Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, Riyadi, serta Rina Pebriana selaku dosen. Mereka semua akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk Andrew Hidayat."Mereka semua akan menjadi saksi Andrew," tutupnya.

KPK Tahan Anggota DPR F-PDIP

Sebelumnya, Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah telah dimintai keterangannya dalam perkara pengurusan izin tambang tersebut. Bambang merupakan anak kandung Adriansyah yang menggantikan dirinya sebagai bupati. Diduga Bambang mengetahui praktek suap yang menjerat sang ayah menjadi tersangka.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kedua tersangka tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni politikus PDIP, Adriansyah dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini