Bupati Tanah Laut Kembali Diperiksa KPK

Feri Agus Setyawan, Okezone · Rabu 27 Mei 2015 11:32 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 27 337 1155948 bupati-tanah-laut-kembali-diperiksa-kpk-T1vgzQOIeV.jpg ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan suap izin usaha pertambangan Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat (AH) kepada Anggota Komisi IV DPR RI, Adriansyah. Mereka berdua telah resmi menjadi tersangka dalam kasus ini.

Kali ini, penyidik lembaga antirasuah kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah. Bambang merupakan anak kandung dari Adriansyah yang juga pernah menjabat Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Iya, dia (Bambang Alamsyah) akan diperiksa sebagai saksi AH," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2015).

Selain memeriksa Bambang, penyidik KPK juga akan memeriksa Kepala Bidang Pertambangan Umum dan Perizinan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut, Antoeng Mas Rhoedy Erhansyah, Kepala Bidang Bina Marga, Muhadirin, Hasan Ismail selaku PNS serta karyawan PT MMS, Esther Suzanna Pakpahan.

"Mereka semua akan menjadi saksi Andrew," terang Priharsa.

Sebelumnya, Bupati Tanah Laut, Bambang Alamsyah telah dimintai keterangannya dalam perkara pengurusan izin tambang tersebut.

Bambang merupakan anak kandung Adriansyah yang menggantikan dirinya sebagai Bupati. Diduga Bambang mengetahui praktik suap yang menjerat sang ayah menjadi tersangka.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kedua tersangka tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni politikus PDIP, Adriansyah dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

KPK Tahan Anggota DPR F-PDIP

Sementara itu, Andrew Hidayat sebagai pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini