KPK Periksa Anggota Polsek Menteng

Gunawan Wibisono, Okezone · Senin 25 Mei 2015 13:53 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 25 337 1154783 kpk-periksa-anggota-polsek-menteng-JAob2fNuZ7.jpg Ilustrasi. Dok Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Polsekto Menteng, Brigadir Agung Krisdiyanto terkait kasus dugaan suap PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang menjerat Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publik KPK Priharsa Nugraha mengatakan, Brigadir Agung Krisdiyanto akan dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus tersebut. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AH (Direktur PT MMS Andrew Hidayat)," ujar Priharsa di Gedung KPK, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin, (25/5/2015).

Brigadir Agung diketahui ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada 9 April 2015. Dia dicokok di Swiss-Bel Hotel di Sanur, Bali, saat sedang menyerahkan sejumlah uang kepada Adriansyah.

Diduga, Agung berperan sebagai kurir atau perantara uang dalam kasua dugaan suap ini. Namun usai digiring ke Gedung KPK dan diperiksa intensif selama 1x24 jam, Anggota Polri itu dibebaskan. KPK beralasan, penyidik belum menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Agung dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, lembaga antikorupsi sudah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah anggota DPR sekaligus mantan Bupati Tanah laut Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat. Saat menangkap keduanya, KPK mengamankan sejumlah uang yang terdiri dari pecahan 1.000 dolar Singapura sebanyak 40 lembar, 485 lembar pecahan Rp100 ribu, lalu 147 lembar pecahan Rp50 ribu.

Dari informasi dihimpun, Andrew memberi suap lantaran PT MMS juga punya usaha lain terkait tambang. Perusahaan ini juga merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang yang mendapat izin usaha dari Adriansyah saat menjadi Bupati Tanah Laut pada 2009.

Sebagai subkontraktor, PT MMS berkepentingan melanjutkan usaha tambang batu bara. Namun, izin mereka hampir habis sehingga Andrew diduga mengeluarkan fulus untuk mendapat izin tambahan.

KPK menjerat Adriansyah dengan pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sementara, Andrew Hidayat diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini