JAKARTA – Saat Rezim Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun di bawah pimpinan Presiden Soeharto, jangan berharap ada kebebasan berpendapat dan memberitakan hal-hal yang berseberangan dengan pemerintah.
Bahkan, sudah ada sejumlah media yang dibredel, tepatnya sejak 1994 yang dialami tiga media, yakni Tempo, Detak, dan Editorial, ditutup oleh pemerintah.
“Kita melihat sebetulnya puncaknya itu terutama untuk kebebasan pers, pembredelan itu terjadi pada 1994. Ada Tempo, Detik, sama Editor. Tiga media itu dibredel, kemudian memantik kemarahan mahasiswa pada waktu itu. Sehingga muncul aksi-aksi di tahun 1994 itu. Jadi masih jauh dari 1998 berjarak empat tahun,” kata salah satu aktivis dari Universitas Gajah Mada (UGM), Nezar Patria.
Saat berbincang dengan Okezone, Nezar menceritakan bahwa kejadian tersebut membuat kesadaran yang lebih tinggi dari para aktivis mahasiswa saat itu, terutama yang aktivis di pers mahasiswa dengan melihat bahwa Rezim Orde Baru, tidak punya harapan sama sekali untuk keterbukaan dan demokrasi.
“Jadi pembredelan itu membuat mahasiswa semakin yakin bahwa kediktatoran orde baru ini harus diakhiri. Dan mereka melakukan usaha-usaha untuk mengonsolidasikan diri, mulai ada saling kontak antar pers mahasiswa dan gerakan yang udah muncul serta telah menguat pada waktu itu,” ujar dia yang juga menjadi salah satu korban penculikan di tahun 1998.
Nezar yang kini menjadi Anggota Dewan Pers, menjelaskan bahwa setelah peristiwa itu, gelombang kritik semakin meruncing ke Soeharto, setelah terjadi penyerbuan Kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.
Kemudian Golkar kembali memenangkan Pemilu dengan cara-cara yang curang, ditambah ada ledakan Bom di Tanah Tinggi, serta peristiwa penculikan para aktivis pada medio 1997 hingga 1998.
“Di saat begitu, media di atas tahun 1997 itu mulai megikuti irama protes massa yang muncul di jalanan. Kita lihat situasi sudah panas, dan hampir setiap hari fenomena gerakan mahasiswa ini sangat masif, hampir setiap hari ada puluhan ribu orang turun kejalan,” kenangnya.
Menurutnya, akhirnya sejumlah media mulai berani memberitakan hal-hal yang berseberangan dengan pemerintahan Soeharto, menyusul makin meluasnya gerakan massa yang menentang kediktatoran Presiden RI kedua itu.
Bahkan, media swasta yang menjadi kroni Cendana, mau tidak mau memberikan ruang pemberitaan bagi para demonstran.
“Termasuk di media cetak, media mulai terseret arus revolusioner. Rakyat yang mulai turun membuat media-media ini jadi lebih berani untuk memberitakan aksi itu. Jadi sebelumnya tidak ada yang berani karena rezim semuanya satu dalam membungkam,” tukasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(raw)
