KPK Periksa Manajer Swiss-Belresort Terkait Kasus Adriansyah

Feri Agus Setyawan, Okezone · Rabu 20 Mei 2015 17:52 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 20 337 1152692 kpk-periksa-manajer-swiss-belresort-terkait-kasus-adriansyah-tBmTbmPwyF.jpg

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguak dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan PT Mitra Maju Sukses (MMS), yang menjerat mantan Bupati Tanah Laut, Adriansyah.

Politikus PDIP itu diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Swiss-Belresort Watu Jimbar, Sanur, Bali saat menghadiri kongres partainya.

Untuk itu, penyidik lembaga antirasuah ini memanggil dua Duty Manager Swiss-Belresort Watu Jimbar, Sanur, Bali. Mereka adalah I Putu Deni Kusuma Putra dan Putu Gede Bayu Mahardika yang akan menjadi saksi untuk Adriansyah terkait dugaan suap PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Iya, mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adriansyah," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Rabu (20/5/2015).

Pemeriksaan kedua pegawai di salah satu resort mewah yang terletak di kawasan Sanur, Bali ini diduga berkaitan dengan OTT yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Saat OTT itu, lembaga antirasuah ini juga mengamankan satu anggota polisi yang bernama Agung Krisdiyanto.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Kedua tersangka tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni politikus PDIP, Adriansyah dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(raw)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini