Kasus Suap Adriansyah, KPK Periksa Karyawan PT MMS

Feri Agus Setyawan, Okezone · Selasa 19 Mei 2015 13:45 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 19 337 1151909 kasus-suap-adriansyah-kpk-periksa-karyawan-pt-mms-yzSCl0o787.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang telah menjerat politikus PDIP, Adriansyah; dan Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat. Mereka telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan suap izin pertambangan PT MMS.

Kali ini penyidik lembaga antirasuah akan kembali memanggil karyawan PT MMS, Ayu Neni Farhaeni. Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Adriansyah terkait dugaan suap PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Iya, dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adriansyah," tutur Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2015).

Sebelumnya, sejumlah karyawan dan petinggi PT MMS telah diperiksa KPK. Selain itu, petinggi PT Indoasia Cemerlang juga sudah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Bahkan, Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah, yang juga anak kandungan dari Adriansyah, sudah diperiksa penyidik lembaga superbody ini.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kedua tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK yakni politikus PDIP, Adriansyah; dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini