Keputusan PTUN Diharapkan Akhiri Konflik di Partai Golkar

Ferdinan - Rizka Diputra, Okezone · Minggu 17 Mei 2015 20:10 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 17 337 1151070 keputusan-ptun-diharapkan-akhiri-konflik-di-partai-golkar-eE0c72eO5I.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Partai Golkar DPD II Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, berharap PTUN Jakarta mendukung keputusan pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan Partai Golkar kubu Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal.

"Kami berharap ini segera berakhir sehingga kita semua dapat menjalankan fungsi organisasi dan kepartaian dengan baik. Salah satunya kita dapat mengikutsertakan calon-calon terbaik dari partai yang kita cintai ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku," terang Ketua Partai Golkar Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Sugandhi Bakri, Minggu (17/5/2015).

Menurutnya, sangat disayangkan jika Partai Golkar nantinya tidak dapat mengikuti Pilkada serentak 2015, karena hampir 52 persen kepala pemerintahan baik provinsi, kota maupun kabupaten berasal dari partai berlambang beringin.

Perbedaan pendapat di antara dua kubu, lanjut Sugandhi, merupakan anugerah agar semua pihak belajar lebih bijak dalam memahami dinamika persoalan partai. Dia pun berharap perbedaan tersebut tidak membawa Partai Golkar ke jurang kehancuran partai.

"Semoga putusan PTUN besok memberikan pencerahan dan kepastian hukum untuk kita semua. Dua kubu harus menerima apapun hasilnya, sadar akan banyaknya agenda partai yang harus kita kerjakan," tandas Sugandhi.

Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Utara, Olsu Babay mengatakan, putusan PTUN sangat penting bagi Partai Golkar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal partai.

"Kami berharap PTUN Jakarta memberikan keputusan terbaik bagi perjalanan Partai Golkar kedepan, yaitu mendukung keputusan pemerintah yang telah menetapkan kepengurusan Partai Golkar versi Ancol," ungkap Olsu.

Menurutnya, keputusan Menkumham sudah cukup bijaksana sekaligus sebagai jalan tengah yang positif, karena Menkumham hanya menetapkan sesuatu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).

"Sebagai warga yang baik, kita harus mengikuti keputusan pemerintah. Sebab jika kita tidak memercayai pemerintah yang sah, pemerintahan mana yang harus kita ikuti? Kita dilarang membuat makar terhadap pemerintah karena dalam Islam dilarang," tegasnya.

Dia pun mempersilakan bila ada pihak-pihak yang berseberangan atau tidak sependapat dengan apa yang dirinya utarakan.

 "Kalau ada saudara sesama Partai Golkar yang tidak setuju dengan sikap ini, silakan saja namun kita tetap bersaudara," pungkasnya.

Perlu diketahui, Senin 18 Mei 2015 PTUN Jakarta Timur, akan memutuskan sengketa dualisme kepengurusan Partai Golkar. Keputusan PTUN diharapkan bisa mengakhiri konflik di tubuh Partai Golkar.

(MSR)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini