Direktur PT Indoasia Kembali Digarap KPK untuk Kasus Politikus PDIP

Feri Agus Setyawan, Okezone · Rabu 13 Mei 2015 14:58 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 13 337 1149186 direktur-pt-indoasia-kembali-digarap-kpk-untuk-kasus-politikus-pdip-iijnvwNFMk.jpg

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama PT Indoasia Cemerlang, Bella Kartika Novita terkait dugaan suap yang dilakukan PT Mitra Maju Sukses (MMS) kepada Politikus PDI Perjuangan, Adriansyah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

"Iya, dia kembali akan menjadi saksi untuk tersangka AH (Andrew Hidayat Direktur Utama PT MMS)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2015).

Selain akan memeriksa petinggi PT Indoasia Cemerlang, penyidik lembaga antirasuah ini juga telah menjadwalkan pemeriksaan untuk karyawan PT MMS, Ester Susana Pakpahan dan Jason Surjana Tanuwijaya selaku pihak swasta. Untuk saksi Jason diketahui dirinya merupakan orang yang juga berkecimpung di dunia pertambangan. "Mereka berdua juga akan jadi saksi AH," terangnya.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kedua tersangka tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni politikus PDI Perjuangan, Adriansyah dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Indoasia Cemerlang ini lantaran perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan PT MMS. Perusahaan tersebut juga bergerak di bidang pertambangan, yakni tambang batu bara. PT MMS merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 Huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (ang)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini