Petinggi PT Indoasia Digarap KPK untuk Kasus Adriansyah

Feri Agus Setyawan, Okezone · Selasa 12 Mei 2015 13:24 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 12 337 1148497 petinggi-pt-indoasia-digarap-kpk-untuk-kasus-adriansyah-kHJge9EqUv.jpg Ilustrasi. Dok Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Direktur Utama PT Indoasia Cemerlang terkait dugaan suap yang dilakukan PT Mitra Maju Sukses (MMS). Kedua Dirut yang akan diperiksa adalah Bella Kartika Novita dan Yan Pratama Adisaputra.

"Iya, mereka berdua akan menjadi saksi untuk tersangka AH (Andrew Hidayat Dirut PT MMS)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2015).

Selain akan memeriksa dua petinggi PT Indoasia Cemerlang, penyidik lembaga antirasuah ini juga menjadwalkan pemeriksaan untuk karyawan PT MMS, Ayu Neni Farhaeni. Menurut Priharsa, pemanggilan dia juga untuk menjadi saksi bosnya, Andrew Hidayat.

Diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian izin pertambangan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kedua tersangka tersebut yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yakni politikus PDIP, Adriansyah dan Andrew Hidayat selaku petinggi PT MMS.

Pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Indoasia Cemerlang ini lantaran perusahaan tersebut berhubungan langsung dengan PT MMS. Perusahaan tersebut juga bergerak dibidang pertambangan, yakni ditambang batu bara. PT MMS merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang.

Dalam perkara ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini