nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Mendagri Tak Sepakat UU Pilkada & Parpol Direvisi

Gunawan Wibisono, Jurnalis · Senin 11 Mei 2015 16:19 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2015 05 11 337 1147991 mendagri-tak-sepakat-uu-pilkada-parpol-direvisi-jxjUnYLhvq.jpg Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (SINDO)

JAKARTA – Komisi II DPR tak mendapat dukungan dari pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Partai Politik (Parpol). Revisi dua UU tersebut dinilai pemerintah akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku, sudah menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merumuskan peraturan tersebut, dan sedianya Komisi II DPR ikuti peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemilu yang dikepalai oleh Husni Kamil Manik itu.

Di mana keputusannya, Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika ingin ikut dalam Pilkada serentak tersebut.

"Kami (Kemendagri) ikut keputusan KPU karena dalam revisi UU yang diserukan Komisi II bahwa adanya penguatan KPU dan Bawaslu dan KPU diberikan ruang untuk menyusun peraturan KPU (PKPU)," ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2015).

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, jika dua UU tersebut direvisi akan bisa menganggu tahapan-tahapan Pilkada serentak.

"Nanti jadi lebar akan sangat ganggu tahapan Pilkada serentak yang jadwalnya mepet sekali," jelasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR merekomendasikan kepada KPU, apabila hingga pendaftaran peserta pilkada pada 26-28 Juli berakhir dan belum ada keputusan yang berkekuatan tetap maka partai yang sedang bersengketa dapat menggunakan putusan pengadilan yang sudah ada saat itu.

Putusan hukum yang berkekuatan tetap baru akan digunakan pada pilkada periode selanjutnya. Namun, dalam draf peraturan KPU yang telah disetujui, KPU tidak mengakomodir usulan tersebut.

KPU berpedoman bahwa partai bersengketa yang ingin mengikuti pilkada, harus memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, sengketa harus lebih dulu diselesaikan melalui islah.

Atas alasan tersebut, DPR kemudian merekomendasikan beberapa hal. Salah satunya, yaitu rencana merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada pemerintah.

(MSR)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini