Dalami Kasus Adriansyah, KPK Periksa Bos PT MMS

Achmad Fardiansyah , Okezone · Senin 04 Mei 2015 12:47 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 04 337 1144163 dalami-kasus-adriansyah-kpk-periksa-bos-pt-mms-RE4ZqPIKyY.jpg dalami kasus Adriansyah, KPK periksa bos PT MMS (Foto: Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Daniel Tandias untuk dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap dalam pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Tengah yang menyeret nama politisi PDI Perjuangan, Adriansyah.

"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka A (Adriansyah-red)," ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin (4/5/2015).

Daniel tidak sendiri diperiksa, KPK juga memanggil tiga saksi lain terkait kasus mantan Bupati Tanah Laut yakni Tri yang merupakan driver PT Mitra Maju Sukses, Arif selaku office boy PT Mitra Maju Sukses dan Agus sebagai driver rumah Andrew Hidayat.

"Mereka juga saksi untuk kasus yang sama," timpal Priharsa.

Penyidik KPK sebelumnya juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Daniel. Saat itu, Daniel dimintai keterangan untuk Andrew Hidayat yang juga berasal dari PT MMS selaku pihak pemberi suap kepada Adriansyah.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah bersama Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka berhasil diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama anggota Polsek Metro Menteng Brigadir Polisi Satu (Briptu) Agung Krisdiyanto yang dilakukan Kamis 9 April 2015 malam.

KPK Tahan Anggota DPR F-PDIP

Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini